PALANGKA RAYA – Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi peringati Hari Perempuan Internasional (HPI) 2025 di Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, Sabtu 8 Maret 2025. Aksi ini menjadi simbol perlawanan perempuan Dayak terhadap ketidakadilan yang mereka alami, terutama dalam sektor ekonomi, politik, dan sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Seruni Kalteng, Triana, menyatakan bahwa perempuan di Bumi Tambun Bungai (julukan Kalteng) masih mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek.
Menurut Triana, hal ini karena pemerintah dinilai salah mengurus negeri ini terlebih jumlah populasi perempuan hampir sama dengan laki-laki sekitar 48 persen di Indonesia. Perempuan sebagai tenaga produktif sangat mumpuni dalam berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Tetapi karena tidak seriusnya pemerintah, perempuan sama saja mau dimana pun tempatnya. Mau di Palangka, kondisi perempuan semakin sama, dia terbelakang secara pengetahuan, pendidikan dan kesehatan, hak-haknya tidak diberikan secara layak. Sehingga level pendidikan masih rendah, akibatnya secara ekonomi, politik dan kebudayaan juga masih terbelakang,” ujar Triana.
Triana juga menyoroti kondisi perempuan Dayak, terutama mereka yang bekerja sebagai buruh perkebunan di Kalteng yang diupah tidak sesuai ketentuan.
“Kita lihat sendiri bagaimana kawan-kawan Dayak, Nopiah, hidup jadi buruh kebun, diperas dan hanya diupah hanya 900 ribu per bulan. Itu sangat tidak manusiawi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Triana mengungkapkan bahwa lebih dari 42 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan, termasuk di Kalteng. Sayangnya, sumber daya alam yang melimpah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan di provinsi ini.
“Kondisinya (perempuan) terbelakang, diupah murah, tidak berpendidikan. Kesehatan tidak berikan dengan layak anaknya tidak diberikan gizi yang baik karena secara ekonomi dan politik masih terbelakang,” tambahnya.
Dengan momentum Hari Perempuan Internasional, Seruni berharap bisa menjadi simbol perlawanan perempuan di Kalimantan.
“Kita tau mayoritas populasi di Indonesia hamoir 70 persen hidup di pedesaan dengan kondisi tidak ada pengetahuan tekhnologi. Jadi kalau pemerintah mau serius, negeri kita ini sangat kaya, dia (pemerintah) harus tau bahwa harus melayani rakyat,” katanya.
Menurutnya, kekayaan SDA di Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan perusahaan bangsa asing.
“Kita tau pemerintah hari ini pemerintahan boneka. Dia bukan pemerintah yang berdaulat yang bisa mengatur sendiri negerinya mau dibawa ke mana,” tegasnya.
Pemerintah negeri ini kata dia, adalah pemerintah imperialis pimpinan Amerika Serikat yang melayani sepenuhnya kepentingan imperialis bukan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Dengan SDA dan Populasi Indonesia yang terbesar ke empat di dunia setelah Cina, Amerika dan India, Bangsa Indonesia punya cukup syarat untuk menjadi bangsa yang maju dan mandiri.
“Tetapi api karena pemerintah merupakan pemerintahan boneka, rakyat tetap miskin. Jadi sekaya apapun negeri ini, rakyat tetap miskin. Karena kekayaan SDA yang kita punya tidak bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(SYAUQI)
