PALANGKA RAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Palangka Raya siap menyiapkan fasilitas untuk mendukung program pendidikan dokter spesialis obstetri-1 dan ginekologi yang akan diselenggarakan oleh Universitas Palangka Raya (UPR).
Program ini merupakan hasil tindak lanjut dari pembicaraan antara Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran dengan Rektor UPR pada Selasa 11 Maret 2025.
“Gubernur meminta menindaklanjuti pembicaraan dengan rektor UPR terkait dengan rencana program dokter spesialis,” ujar Plt Direktur RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, Suyuti Syamsul, Rabu 12 Maret 2025.
Menurutnya, program pendidikan dokter spesialis ini merupakan langkah maju. Dimana selama ini masyarakat Kalteng yang mau berpendidikan kesehatan harus belajar di luar daerah.
“Nah ini kita coba mulai, 100 persen orang Kalteng nanti. Bulan depan sudah mulai jalan, ” tambahnya.
Suyuti mengatakan bahwa program pendidikan dokter spesialis tersebut akan bekerja sama dengan empat pihak yakni RSUD Doris Syvanus sebagai tempat pendidikan, RSUD Sadikin, Universitas Padjajaran dan Fakultas Kesehatan UGM.
Namun, Suyuti mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah ketersediaan ruang pembelajaran di RSUD Doris Sylvanus. Saat ini, rumah sakit belum memiliki aula yang memadai untuk kelas, diskusi, serta ruang jaga bagi dokter residen.
Lebih lanjut dia menuturkan, menurut perhitungan UPR, program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Rp 1 miliar untuk komitmen fee ke
Universitas Padjajaran karena harus bayar pengampuan dan Rp 2 Miliar akan dianggarkan melalui RSUD Doris Syvanus untuk memperbaiki aula tempat pendidikan dokter spesialis di lantai lima.
Suyuti menambahkan bahwa dari sisi rasio sebenarnya Kalteng sudah memiliki jumlah yang cukup ideal yaitu 30 dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Namun, sebagian besar dokter terkonsentrasi di kota besar seperti Palangka Raya, Sampit, dan Pangkalan Bun, serta lebih banyak bekerja di rumah sakit swasta atau sebagai dosen di UPR.
“Di kabupaten rata-rata cuma 1-2 dokter spesialis. Padahal minimal 3-4, belum lagi rumah sakit pratama yang ada di kecamatan, itu tidak terisi dokter spesialis sama sekali. Sehingga kita penting untuk mendorong yang seperti itu,” pungkasnya.
(Syauqi)
