SAMPIT – Suasana Bandara H. Asan Sampit, Selasa pagi 18 Maret 2025, tampak lebih sibuk dan tegang dari biasanya. Sejumlah pejabat tinggi negara tiba di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk menjalankan misi penting: memimpin langsung operasi penyitaan lahan perkebunan dalam rangka program Satgas Pemulihan Kawasan Hutan (PKH) di Kalimantan Tengah.
Sejak pukul 08.00 WIB, Bupati Kotim Halikinnor bersama jajaran Forkopimda dan pejabat penting daerah, seperti Asisten I Rihel, Asisten II Alang Arianto, serta Kepala Dinas Perhubungan Kotim Rody Kamislam, sudah bersiaga di lokasi.
Penjagaan superketat tampak di sekitar bandara, dengan aparat TNI-Polri bersiaga penuh. Kehadiran para pejabat negara ini menjadi sinyal tegas pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran alih fungsi hutan di wilayah Kalteng.
Pejabat yang dijadwalkan hadir meliputi Wamenkeu Anggito Abimanyu, Staf Ahli Menkeu Dwi Teguh Wibowo, serta pejabat Kementerian Keuangan lainnya. Dari Kementerian BUMN, hadir Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta jajarannya. Sementara itu, dari Kejaksaan Agung, turut serta Jampidsus Febrie Ardiansyah beserta timnya.
Selain itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Wahyu Widada bersama sejumlah pejabat Bareskrim turut dalam rombongan. Dari unsur TNI, hadir Ka Bais TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo beserta pejabat lainnya.
Setibanya di Bandara H. Asan Sampit sekitar pukul 08.35 WIB, rombongan disambut oleh Pangdam XII/TPR beserta Forkopimda Kalteng. Setelah transit di VIP Bandara dan menerima briefing dari Mayjen TNI Yusman Madayun.
Rombongan dijadwalkan bertolak menuju lokasi perkebunan PT. Global Indo Alam Perkasa.
Di lokasi, mereka akan meninjau kegiatan operasi pemulihan kawasan hutan serta melakukan pemasangan plang Satgas PKH.
Rombongan juga dijadwalkan bertatap muka dengan prajurit Satgas PKH sebelum kembali ke Bandara H. Asan Sampit dan melanjutkan perjalanan ke Pontianak.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam upaya pemulihan kawasan hutan serta penegakan hukum di sektor kehutanan dan perkebunan.
Sebelumnnya Bupati Kotim Halikinnor mendukung kehadiran Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di wilayahnya.
“Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memastikan hak-hak masyarakat dan daerah yang selama ini belum diterima secara maksimal bisa diperbaiki dan ditingkatkan,” kata Halikinnor.
(Nardi)
