KUALA PEMBUANG – Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, menunjukkan komitmen kuat dalam mempererat koordinasi antar lembaga dengan menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara virtual pada Senin, 17 Maret 2025. Dalam rapat yang digelar melalui zoom meeting ini, berbagai kementerian dan lembaga strategis nasional duduk bersama membahas langkah konkret demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Momentum penting ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Penandatanganan dilakukan oleh pejabat tinggi negara seperti Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala BIG Muh Aris Marfai, dan perwakilan dari Kementerian Kehutanan.
Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi isu-isu strategis yang selama ini menjadi tantangan besar di lapangan, seperti percepatan pendaftaran tanah, penyelesaian masalah agraria, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penyelesaian rencana tata ruang yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam pembangunan. Tak hanya itu, pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran data lintas instansi juga menjadi prioritas utama guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, dalam keterangannya menyambut baik langkah sinergis tersebut dan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan siap berperan aktif dalam implementasi kebijakan lintas sektor ini. “Kami sangat mendukung dan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan di Seruyan semakin cepat dan tepat sasaran, khususnya terkait penyelesaian masalah agraria yang menjadi perhatian utama masyarakat,” ujarnya.
Turut hadir dalam rakor ini sejumlah pejabat eselon dari Pemkab Seruyan, termasuk Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfosandi, Inspektur Daerah, serta kepala dinas lainnya. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat kerja sama lintas lembaga, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang solid dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kokoh antara pemerintah pusat dan daerah serta antar kementerian. Kolaborasi ini diyakini akan mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kepastian hukum pertanahan, dan menyelesaikan konflik agraria yang selama ini menjadi hambatan utama bagi kemajuan wilayah, khususnya di daerah seperti Seruyan yang memiliki potensi besar namun memerlukan percepatan dari sisi regulasi dan tata ruang.
(ASY)
