PULANG PISAU – Kawasan konservasi orangutan di Pulau Salat, Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, menjadi model keberhasilan upaya penyelamatan dan rehabilitasi satwa liar.
Hal ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, yang melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut pada Rabu, 19 Maret 2025.
Pulau Salat, yang dikelola oleh Yayasan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) bersama mitra swasta seperti CBI Group dan SSMS, berperan sebagai tempat rehabilitasi bagi orangutan yang diselamatkan dari perdagangan ilegal dan perusakan habitat.
Ketua Yayasan BOS, Jamartin Sihite, menjelaskan bahwa sebelum dilepasliarkan, orangutan menjalani proses pembelajaran untuk memastikan mereka mampu bertahan hidup secara mandiri di alam liar.
“Di kawasan ini, orangutan diajarkan keterampilan dasar seperti mencari makan dan membangun sarang sebelum akhirnya dilepas ke habitat aslinya,” ungkapnya.
Menteri Kehutanan RI mengapresiasi konsep konservasi yang diterapkan di Pulau Salat dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Kerja sama antara yayasan konservasi, pemerintah, dan perusahaan swasta membuktikan bahwa upaya pelestarian lingkungan bisa dilakukan secara efektif,” ujarnya.
Selain meninjau langsung kawasan konservasi, Menteri Kehutanan juga menyaksikan pemutaran film dokumenter yang menggambarkan perjalanan orangutan yang telah diselamatkan dan direhabilitasi di Pulau Salat.
Film ini menjadi refleksi bagi pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pelestarian satwa liar. “Saya terharu melihat bagaimana orangutan ini akhirnya mendapatkan kembali rumahnya di alam liar,” tutur Raja Juli Antoni.
Dalam diskusi dengan jajaran pemerintah daerah, Menteri Kehutanan menyoroti tantangan utama dalam konservasi, termasuk ancaman deforestasi dan konflik antara manusia dan satwa liar.
Ia menegaskan bahwa kebijakan kehutanan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak industri, tetapi kita juga harus memastikan keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang,” tandasnya.
Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sri Widanarni, serta Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang konservasi.
(Sya'ban)
