SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sekaligus konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Acara berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah (Bapperida) pada Selasa, 25 Maret 2025.
Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan lima prioritas pembangunan tahun 2026, yaitu:
- Pembangunan Infrastruktur
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Penguatan Ekonomi Masyarakat
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Kotim yang Nyaman, Lestari, Berbudaya, dan Agamis
Adapun sasaran pembangunan yang ditargetkan pada tahun 2026 meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi: 5,12 persen, Tingkat Kemiskinan: 4,67 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,81 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 74,98, Rasio Gini: kurang dari 0,35, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 70,59.
Ia memaparkan Musrenbang dan konsultasi publik merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang menggunakan pendekatan bottom-up dengan menjaring aspirasi masyarakat.
“Tema pembangunan yang diusung adalah ‘Penguatan Fondasi Transformasi Habaring Hurung Miar dan Maju, dengan Melanjutkan Pembangunan Sarana Prasarana untuk Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertanian, Industri, dan Jasa',” ujar Halikinnor.
Pemerintah daerah berkomitmen mendukung sejumlah program nasional, seperti peningkatan SDM, Kesehatan, Pendidikan , Makan Bergizi Gratis, inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan ketahanan pangan dan energi.
Halikinnor menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan antara RKPD Kotim, RKP Nasional 2026, dan RKPD Provinsi Kalteng 2026. Selain itu, ia juga menyoroti arah pembangunan RPJMD 2025-2029 yang akan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta.
“Kami juga berharap adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, terutama dalam mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” tambahnya.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Halikinnor mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali potensi pendanaan lainnya. Fokus pembangunan akan diarahkan pada program unggulan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kotim. (nardi)
