SAMPIT – Keputusan Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) memangkas tunjangan tenaga kesehatan dan pendidikan menuai sorotan. Mantan Wakil Ketua DPRD Kotim, H Supriadi, yang aktif dalam Komunitas Peduli Kotim, mempertanyakan kebijakan tersebut.
Di saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, justru dokter dan perawat (nakes) mengalami pemotongan tunjangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan.
“Saya tidak paham kebijakan Pemkab sekarang sampai memotong tunjangan pelayanan publik yang strategis, yakni kesehatan dan pendidikan,” kata Supriadi, Rabu 2 April 2025.
Ia mempertanyakan apakah ini sengaja membuat Kotim berantakan atau memang ketidaktahuan pejabatnya, baik lembaga DPRD maupun Bupati dan jajarannya.
Dirinya menyoroti tetap adanya penambahan tenaga honorer di tengah kebijakan pemotongan anggaran ini. Menurutnya, DPRD dan Pemda seolah buta terhadap persoalan kesehatan dan pendidikan masyarakat.
“Alih-alih memangkas anggaran yang tidak penting, justru yang dikorbankan adalah anggaran strategis pelayanan publik seperti tunjangan dokter, tenaga medis, dan tenaga pengajar. Masihkah mereka punya hati nurani untuk kemajuan daerah ini?” tegasnya.
Sementara itu salah satu tenaga kesehatan di Kotim membenarkan adanya pemotongan anggaran ini.
“Setahu saya tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi semua pegawai ASN Pemkab terkena rasionalisasi anggaran,” ujarnya. (Nardi)
