PALANGKA RAYA – Tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks menuntut kesiapan sumber daya manusia yang andal.
Menjawab hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Pengambilan Contoh Uji Emisi dari Sumber Tidak Bergerak di Palangka Raya, Selasa 8 April 2025.
Kegiatan ini menyasar penguatan kapasitas teknis aparatur DLH se-Kalimantan Tengah agar mampu melakukan pengawasan pencemaran secara optimal dan terukur.
Sertifikasi ini dinilai penting untuk mendukung akuntabilitas pengambilan data kualitas udara, terutama dari aktivitas industri dan pembakaran yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Provinsi Kalteng, Kristianto, menyatakan bahwa peningkatan kompetensi personel menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di daerah.
“Ini bagian dari komitmen kita dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Petugas yang tersertifikasi akan jadi ujung tombak dalam menindaklanjuti potensi pencemaran di lapangan,” tegasnya.
Kristianto juga menekankan perlunya daerah memiliki kemandirian dalam pengelolaan limbah. Saat ini, limbah B3 dari kegiatan pertambangan maupun medis masih dikirim ke luar provinsi.
Hal ini tidak hanya menyulitkan dari sisi logistik dan biaya, tapi juga melewatkan peluang besar untuk mendorong pendapatan daerah.
“Kita perlu mendorong pembentukan UPT di kabupaten/kota, serta laboratorium lingkungan yang aktif dan terakreditasi. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal kedaulatan lingkungan hidup di daerah,” tandasnya.
DLH Provinsi Kalteng mendorong agar kabupaten/kota mulai merancang sistem laboratorium yang terintegrasi untuk mempercepat deteksi dan penanganan pencemaran lingkungan.
Langkah ini dinilai akan memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal menuju sistem pengawasan lingkungan yang lebih profesional dan responsif, dengan SDM yang berkompeten dan bersertifikasi sesuai standar nasional.
(Sya'ban)
