PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui program sekolah gratis dan kuliah gratis.
Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan bersama 12 pimpinan perguruan tinggi di Kota Palangka Raya, Rabu 9 April 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang inklusif di Kalteng.
Menurut Gubernur, pendidikan merupakan kunci utama kemajuan daerah dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dari wilayah pedalaman dan keluarga tidak mampu.
“Kita ingin anak-anak dari pelosok bisa menempuh pendidikan tanpa beban biaya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak, termasuk para rektor, untuk bersinergi menyukseskan program ini,” ujarnya.
Sebagai dukungan kebijakan, Pemprov Kalteng telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp123 miliar untuk program sekolah gratis dan Rp50 miliar untuk program kuliah gratis melalui Biro Kesejahteraan Rakyat.
Program ini juga didukung oleh peluncuran Kartu Huma Betang, yang dirancang sebagai solusi terintegrasi dalam mendukung akses pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa dari total 32 perguruan tinggi yang bekerja sama, 12 di antaranya hadir langsung dalam pertemuan tersebut.
“Setiap kampus mengajukan kuota dari total 10.000 mahasiswa yang akan dibiayai oleh Pemprov. Ini adalah langkah nyata mendukung visi Gubernur agar tidak ada lagi anak-anak Kalteng yang tertinggal dalam pendidikan tinggi,” jelasnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang strategis bagi para pimpinan kampus untuk menyampaikan berbagai masukan kebijakan, antara lain peningkatan kualitas pendidikan dasar, penambahan sekolah unggulan, penguatan pendidikan vokasi, serta pentingnya regenerasi petani muda dan tenaga kerja sektor pariwisata.
Beberapa pimpinan kampus juga mendorong Pemprov menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum keberlanjutan beasiswa, serta membentuk Dewan Pendidikan sebagai wadah partisipatif dalam merumuskan arah pembangunan sektor pendidikan.
Gubernur Agustiar menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
Ia juga mengajak bupati dan wali kota di seluruh Kalteng untuk ikut mendukung program prioritas ini.
“Kolaborasi adalah kunci. Jika kita solid, maka sekolah dan kuliah gratis bukan hanya mimpi, tetapi akan menjadi kenyataan bagi seluruh masyarakat Kalteng,” tutup Gubernur.
(Sya'ban)
