PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menggenjot program penanganan stunting secara lebih terstruktur dan terukur.
Lewat Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalteng yang digelar di Aula Bapperida Provinsi, Senin, 14 April 2025, langkah konkret mulai dibahas lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo mengatakan, penanganan stunting telah menjadi agenda prioritas dalam Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Ia menyebut stunting sebagai ancaman serius bagi daya saing bangsa.
“Stunting bukan sekadar isu gizi, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Ini juga bagian dari penyelarasan kebijakan daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Edy dalam sambutannya.
Ia menyebut sejumlah program nasional yang mendukung agenda ini seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan lumbung pangan nasional, dan penguatan layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak.
Pemerintah daerah diminta menyelaraskan seluruh perencanaan dan kebijakan agar dampaknya lebih terasa di masyarakat.
Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan penurunan angka prevalensi stunting di Kalteng sebesar 3,4 persen. Dari 26,9 persen pada 2022, turun menjadi 23,5 persen pada 2023.
Namun angka itu masih jauh dari target nasional yang mematok angka maksimal 20,6 persen di tahun 2025.
“Kita perlu kerja kolaboratif dan pendekatan lintas sektor. Tidak bisa hanya dinas kesehatan yang bekerja. Semua sektor terkait harus bersinergi, mulai dari pemetaan program hingga penganggaran,” kata Edy.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua tingkatan. Pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kelurahan dan desa diminta menyusun program berbasis data dan memperkuat edukasi publik.
Rakor diikuti oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, para kepala daerah kabupaten/kota, ketua TP PKK kabupaten/kota, DPRD, hingga perwakilan instansi vertikal. Hadir pula secara virtual Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri, Chaerul Dwi Sapta.
“Melalui forum ini kita harapkan lahir kesepahaman, strategi, dan langkah konkret yang bisa segera dieksekusi. Stunting tidak boleh lagi menjadi beban masa depan Kalteng,” kata Edy menutup sambutannya.
(Sya'ban)
