PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memulai langkah baru dalam penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menghadapi risiko bencana.
Lewat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), pelatihan dasar manajemen bencana secara daring resmi dibuka, Selasa, 15 April 2025.
Pelatihan ini dilakukan melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh 40 peserta dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Materi pelatihan mencakup teori dasar manajemen bencana, pengenalan sistem informasi geografis, hingga pemanfaatan teknologi peringatan dini.
Penjabat Harian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Maskur, yang mewakili Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk nyata dari kesiapsiagaan birokrasi.
“Kita ingin setiap ASN tidak hanya cakap dalam tugas administratif, tapi juga tanggap dalam situasi darurat,” kata Maskur membacakan sambutan gubernur.
Menurutnya, perubahan iklim dan meningkatnya intensitas bencana menuntut kesiapan yang lebih sistematis dari unsur pemerintahan.
Karena itu, pemanfaatan teknologi dan pengetahuan prosedural dalam penanganan krisis menjadi hal yang tak bisa ditawar.
Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi daerah yang terhubung dengan Asta Cita, visi pembangunan nasional yang mencakup penguatan sumber daya manusia, pengelolaan pemerintahan yang efektif, serta penguatan daerah dalam kerangka NKRI.
Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Rahmawati, menambahkan bahwa pelatihan ini dirancang bukan sekadar memberikan pengetahuan teknis.
“Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Harapannya, para peserta bisa langsung menerapkan ilmunya di lingkungan kerja mereka,” ujar Rahmawati.
Ia menjelaskan bahwa pelatihan berbasis e-learning juga merupakan bentuk adaptasi ASN terhadap era digital yang semakin terintegrasi dalam sistem birokrasi.
“Ini juga bentuk efisiensi sumber daya, sekaligus mencerminkan respons ASN terhadap transformasi digital,” katanya.
Pelatihan ini diharapkan menghasilkan ASN yang tidak hanya profesional dan unggul, tapi juga menjadi garda terdepan ketika masyarakat menghadapi bencana.
Di tengah semangat reformasi birokrasi dan nilai-nilai BerAKHLAK, kegiatan ini disebut sebagai langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang tangguh dan adaptif.
“Bencana bisa datang kapan saja. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan SDM-nya. Pelatihan ini adalah salah satu caranya,” pungkas Rahmawati.
(Sya'ban)
