PALANGKA RAYA – Masalah batas kecamatan di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi “benang kusut” yang belum juga terurai. Agar tak terus menghambat pelayanan publik dan pemerintahan yang efektif, Pemerintah Provinsi Kalteng mengambil langkah strategis dengan menggelar asistensi teknis selama dua hari.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, pada 22–23 April 2025 itu, fokus pada pembuatan peta serta penyusunan rancangan peraturan bupati/wali kota terkait batas kecamatan.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, menegaskan bahwa penegasan batas wilayah bukan sekadar administrasi, tapi fondasi penting untuk menjamin pelayanan publik berjalan tepat sasaran dan efisien.
“Termasuk dalam mempercepat pembangunan berbasis kewilayahan,” ujar Katma dalam sambutannya.
Isu batas wilayah, menurut dia, bukan perkara sederhana. “Cukup kompleks dan seperti menggantung, tidak pernah selesai. Apalagi kalau di dalamnya ada sumber daya alam atau masuk dalam kawasan hutan,” katanya.
Kegiatan ini dihadiri para pejabat teknis dari kabupaten dan kota se-Kalteng. Sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri hadir secara daring. Selain itu, turut memberikan materi Badan Informasi Geospasial dan Biro Hukum Setda Provinsi.
Katma menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam membangun kapasitas daerah. Ia ingin peserta benar-benar memahami metodologi pemetaan, penggunaan data geospasial, hingga proses penyusunan rancangan regulasi.
“Pemerintah terus mendorong kepastian batas wilayah melalui Kebijakan Satu Peta sebagai bagian dari reformasi birokrasi,” kata dia.
Di tingkat daerah, penataan wilayah administratif juga menjadi fondasi penting untuk proses pemekaran kecamatan. Sebab, menurut Katma, kebutuhan pelayanan publik terus berkembang seiring dengan pertumbuhan wilayah.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan batas wilayah yang tak kunjung selesai bisa memicu konflik horizontal antarwarga.
“Karena itu, diskusikan persoalan-persoalan di daerah masing-masing dan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada narasumber yang kompeten,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara ini Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalteng, Jon Lis Berger, bersama sejumlah kepala bagian terkait.
(Sya'ban)
