PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menyederhanakan proses perizinan usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Prinsip trust but verify atau “percaya tapi tetap diawasi” menjadi landasan utama dalam sistem perizinan berbasis risiko yang kini diterapkan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Herson B. Aden, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Perizinan dan Pengawasan Berbasis Risiko. Acara ini digelar di Ballroom Kahayan I, Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, pada Rabu, 23 April 2025.
“Pemerintah mengedepankan prinsip trust but verify, di mana kepercayaan diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai usahanya, namun tetap dibarengi dengan mekanisme verifikasi dan pengawasan yang ketat,” ujar Herson saat membacakan sambutan Plt. Sekda Kalimantan Tengah.
Ia menjelaskan, prinsip yang pernah dipopulerkan Presiden AS Ronald Reagan saat perundingan senjata nuklir dengan Uni Soviet itu kini relevan diterapkan dalam kebijakan perizinan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Herson menambahkan, melalui pendekatan ini, pemerintah menyederhanakan prosedur perizinan, sekaligus memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan standar di tiap sektor.
Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) pun menjadi alat utama dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengurusan izin usaha secara digital.
“Dengan sistem yang terintegrasi, pelaku usaha dapat memahami tahapan perizinan, memenuhi persyaratan, hingga menjalankan usahanya secara legal,” katanya.
Ia menekankan, pemahaman yang baik terhadap implementasi perizinan berbasis risiko bukan hanya mempermudah pelaku usaha, tetapi juga mendukung pencatatan realisasi investasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data investasi yang valid akan menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dengan meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tercapai.
“Semua ini untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, modern, bermartabat, dan berkah menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Herson.
(Sya'ban)
