KASONGAN – Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Kabupaten Katingan. Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, dibuat resah oleh rencana pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Rencana ini sontak menimbulkan kegelisahan di kalangan pegawai.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menjelaskan bahwa langkah ini berkaitan erat dengan kondisi anggaran daerah yang tengah dievaluasi oleh tim anggaran pemerintah daerah.
“Tentu saja kami menghitung ada tiga komponen yang mempengaruhi APBD kami, salah satunya adalah pengangkatan PPPK dan juga PAD kami, ini adalah satu kesatuan yang saling berhubungan,” ujar Firdaus kepada wartawan, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Katingan, Rabu, 23 April 2025.
Ia juga menekankan keinginannya untuk membangun infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan,
“Ya, tentu saja, dari APBD ini, kami dapat mengelola bagaimana uang masyarakat ini, agar benar-benar menjadi pengembangan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa TPP merupakan kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah, yang saat ini masih dibahas terkait pemotongan TPP.
Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa saat ini jumlah penduduk Kabupaten Katingan telah mencapai 170 ribu orang, yang perlu diberdayakan. Jika berbicara tentang anggaran TPP saja, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan.
“TPP adalah tambahan, bukan gaji pokok pegawai, ketika pegawai mampu memaksimalkan kinerjanya, ya, pertama untuk meningkatkan PAD, kami telah diberikan target,” jelasnya.
Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa pemotongan TPP saat ini masih berupaya untuk melakukan semua itu, tidak hanya kesejahteraan pegawai yang diprioritaskan tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama kami, ini adalah langkah pertama untuk pengembangan Kabupaten Katingan yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
(Bitro)
