KASONGAN – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan untuk memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Anggota DPRD Katingan, Fahmi Fauzi, mengingatkan Pemkab agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan anggaran, terutama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai, pemotongan TPP sebaiknya dipertimbangkan kembali dengan matang demi menjaga semangat dan kinerja ASN di Kabupaten Katingan.
“Pemerintah harus mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran, jangan sampai TPP dikurangi,” ujar Fahmi saat diwawancarai baru-baru ini.
Menurutnya, hingga saat ini ia tidak mengetahui alasan Pemerintah Kabupaten Katingan yang tiba-tiba mengambil kebijakan untuk memotong TPP.
“Ini menjadi perhatian dan kekhawatiran bagi seluruh kalangan ASN, serta pegawai PPPK, di Pemerintahan Kabupaten Katingan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sejauh ini Pemkab Katingan belum pernah memberikan penjelasan kepada DPRD mengenai pemotongan TPP.
“Masih banyak pos lain yang dapat menyelesaikan masalah penganggaran, tidak harus TPP,” ujarnya.
Bila Pemerintah Kabupaten Katingan tetap bersikeras memangkas TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai), maka seluruh ASN akan dikumpulkan dan diundang ke gedung DPRD Katingan. Ia bahkan menyatakan siap tampil sebagai kekuatan rakyat untuk mempertanyakan langsung alasan di balik pemotongan tersebut. Tekanan publik pun mulai membayang-bayangi pemerintah daerah.
“Kami akan mengundang semua ASN jika TPP benar-benar akan dipotong, dan pemimpin (Bupati) harus menjelaskan alasan pemotongan tersebut,” pungkasnya.
(Bitro)
