Mimpi Jadi Sarjana Masih Jauh di Pelosok Kalteng, Pemprov Gaspol dengan Program “Satu Keluarga Satu Sarjana”

SYA'BAN/BERITASAMPIT - Wakil Gubernur , H. Edy Pratowo, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Penutupan Masa Persidangan II dan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin, 5 Mei 2025.

— Di tengah langit mendung yang menyelimuti Gedung , Senin 5 Mei 2025, suara-suara lantang dari ruang paripurna menggugah nurani: masih banyak anak-anak di pelosok Kalteng yang bermimpi menjadi sarjana, tapi belum punya jalan ke sana.

Dalam Rapat Paripurna ke-10 dan pembukaan masa sidang baru, para anggota dewan menyoroti jurang lebar antara pendidikan di kota dan . Akses yang sulit, fasilitas yang minim, dan tenaga pengajar yang belum merata jadi tantangan nyata di lapangan.

Menanggapi sorotan itu, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa sejak awal kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran, pembangunan SDM telah jadi prioritas utama. Salah satu program andalan yang terus didorong: “Satu Keluarga Satu Sarjana” sebuah upaya menjadikan gelar sarjana sebagai hak setiap keluarga, bukan sekadar mimpi.

“Bapak Gubernur melihat SDM sebagai hal yang sangat mendasar bagi Kalteng. Kita memang kaya dengan sumber daya alam, tapi tanpa SDM yang unggul, kekayaan itu bisa habis tanpa hasil,” ujar Edy saat ditemui usai rapat.

Edy menekankan bahwa posisi sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kebutuhan akan tenaga terampil dan berpendidikan menjadi semakin mendesak.

Dalam konteks itulah, Pemprov menggulirkan program “Satu Keluarga Satu Sarjana” sebagai kebijakan prioritas.

“Jangan sampai masyarakat perdesaan tidak terlayani dengan baik. Pendidikan harus menjangkau semua lapisan, tanpa kecuali,” katanya.

Program ini, lanjut Edy, kini menjadi fokus Dinas Pendidikan dan diharapkan bisa membuka jalan bagi keluarga-keluarga kurang mampu untuk memiliki satu anggota yang menyelesaikan pendidikan tinggi.

Namun, jalan menuju kesetaraan pendidikan itu tidak mudah. Selain infrastruktur, distribusi guru, hingga pengawasan program menjadi tantangan serius di lapangan.

baca juga ...  Dishut Kalteng Pastikan Perusahaan Kehutanan Dukung Peningkatan PAD, Patuhi Arahan Gubernur

Pemerintah daerah kini dituntut lebih dari sekadar janji . Sebab pendidikan bukan hanya soal angka partisipasi sekolah, melainkan soal keadilan sosial, agar anak di pedalaman Barito maupun pinggiran punya peluang hidup yang sama dengan mereka yang tumbuh di kota.

(Sya'ban)

Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!