PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, Kamis 8 Mei 2025. Kegiatan yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng ini mengusung tema “Peran Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pembangunan di Kalimantan Tengah dan Manfaat Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Wagub Edy Pratowo, disebutkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, salah satunya di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Hingga kini, sektor sawit telah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, baik langsung maupun tidak langsung,” ujar Edy Pratowo.
Ia juga menyoroti pentingnya penataan kawasan hutan di Kalteng yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Hal tersebut menjadi latar belakang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, yang bertugas menertibkan penggunaan kawasan hutan secara ilegal serta memastikan pemanfaatannya berlangsung secara adil dan berkelanjutan.
“Saya ingin menekankan, bahwa keberadaan Satgas ini bukan semata-mata untuk menghukum, namun sebagai upaya menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan berkeadilan,” imbuhnya.
Edy berharap FGD ini mampu menghasilkan rekomendasi yang bersifat implementatif sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah, serta menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak.
“Mari kita jadikan Kalimantan Tengah sebagai contoh keberhasilan pembangunan berbasis sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Harian DAD Kalteng, Andrie Elia Embang, menyampaikan bahwa tema FGD ini menyentuh isu strategis yang berkaitan langsung dengan masyarakat adat Dayak, yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan dan lahan sebagai sumber penghidupan.
“Kami berharap melalui FGD ini akan muncul rekomendasi kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat adat Dayak yang telah lama menjadi penjaga hutan dan lahan di Kalimantan Tengah,” tukasnya.
Turut hadir dalam FGD tersebut Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, para kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, Kepala Kantor Kementerian Hukum Kalteng, Ketua DAD kabupaten/kota se-Kalteng, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Damang Kepala Adat se-Kalteng.
(Syauqi)
