PALANGKA RAYA – Di sebuah aula di lantai dasar kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah, Kamis pagi, 8 Mei 2025, puluhan perwakilan dari BPBD kabupaten/kota tampak duduk menghadap layar proyektor.
Di atas meja-meja mereka, berkas-berkas data kebutuhan logistik berserakan. Agenda hari itu: Verifikasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tahun 2025.
Verifikasi ini adalah bagian dari upaya sistematis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memastikan kesiapsiagaan seluruh daerah menghadapi bencana, yang kini kian tak terprediksi.
“Logistik adalah urat nadi dalam penanganan darurat,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, Ahmad Toyib, dalam sambutannya.
Ia menyitir data internal, bahwa 73 persen dari belanja penanganan bencana terserap di sektor logistik. “Kalau input datanya keliru, daerah bisa tidak kebagian bantuan, padahal sangat membutuhkan,” ujarnya serius.
Kegiatan ini, menurut Toyib, menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kecepatan dan ketepatan respons saat bencana datang.
Oleh karena itu, ia meminta setiap daerah menunjuk operator yang benar-benar memahami sistem e-Prologpal, aplikasi penginputan data milik BNPB.
Di hadapan peserta, Toyib juga mengingatkan: penginputan yang asal-asalan akan berdampak besar. “Kalau tidak ada usulan, pusat akan anggap tidak butuh. Padahal, realitasnya jauh berbeda,” ucapnya.
Sementara itu, Alpius Patanan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, menuturkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat BNPB tentang pemutakhiran kebutuhan logistik nasional.
Dalam kegiatan ini, katanya, data lapangan menjadi senjata utama. “Kami berharap daerah menyampaikan data sesuai dengan kondisi ril di lapangan,” tegas Alpius.
Tim verifikator dari BNPB, Bayu Ramadhan dan Yuzhar Ariandy turut hadir memberi pengarahan teknis. Mereka menjelaskan standar pengajuan dan validasi usulan agar sesuai dengan indikator nasional.
Diskusi berlangsung hangat. Sejumlah perwakilan kabupaten menyampaikan persoalan keterbatasan alat, kerusakan gudang penyimpanan, hingga kendala teknis pada sistem digital.
Verifikasi ini bukan sekadar formalitas pengisian form. Ia adalah pijakan awal dari kesiapan sistem logistik bencana. Dengan Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah yang rawan banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan, pemutakhiran ini menjadi krusial.
“Kalau data kita benar, maka logistik akan datang tepat waktu, dalam jumlah cukup, dan ke lokasi yang tepat,” ujar Toyib sebelum menutup kegiatan.
(Sya'ban)
