PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti lambatnya penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut. Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan tercatat kurang dari satu persen.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Agie, saat membacakan pemandangan umum fraksinya atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024, dalam rapat paripurna DPRD belum lama ini.
Menurut Agie, lambannya penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalteng belum inklusif dan belum berdampak nyata bagi masyarakat miskin.
“Penurunan kemiskinan relatif lambat, kurang dari 1 persen dalam periode 7 tahun terakhir, menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi belum enklusif dan kurang berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan,” ujar Agie.
Ia menilai program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini belum memberikan hasil maksimal dan perlu evaluasi menyeluruh.
“Hal ini memperlihatkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya efektif dan perlu reorientasi kebijakan,” lanjutnya.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti masih lemahnya pengawasan dan pendataan dalam sektor perpajakan daerah, seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Banyak pengguna dan pemanfaat sumber daya tersebut belum memiliki izin resmi.
“Fakta di lapangan, masih banyak pengguna/pemanfaat air permukaan, alat berat maupun penambang MBLB yang masih belum memiliki surat izin dan terdata dengan baik. Hal tersebut menyulitkan dalam hal penagihan pajak tersebut,” tambah Agie.
(Syauqi)
