PALANGKA RAYA – Nada suara Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran meninggi saat membahas kerusakan jalan di jalur Palangka Raya – Bukit Liti – Bawan – Kuala Kurun.
Di hadapan para bupati, pejabat daerah, dan puluhan pimpinan perusahaan perkebunan, kehutanan, serta tambang, ia menyuarakan kejengkelannya terhadap perusahaan-perusahaan yang tak bertanggung jawab terhadap infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari.
“Jangan cuma ambil manfaat, tapi enggak mau ikut perbaiki.” kata Agustiar, Kamis, 15 Mei 2025, dalam rapat koordinasi Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Komoditas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng.
Pemerintah daerah, ujar dia, berada di posisi sulit. Jalan rusak dikritik masyarakat, ditegur pemerintah pusat. Tapi kerusakan itu, kata Agustiar, bukan semata akibat aktivitas warga.
“Kami jadi bulan-bulanan. Gubernur duluan disalahkan, bupati menyusul. Padahal kami tidak punya kepentingan pribadi. Tugas kami hanya mengurus rakyat,” ujar dia serius.
Rakor hari itu digelar khusus untuk membahas pengaturan lalu lintas angkutan hasil perkebunan, kehutanan, dan tambang yang menyebabkan jalan-jalan provinsi cepat rusak.
Jalur Palangka Raya – Kuala Kurun disebut menjadi titik kritis akibat lalu lalang kendaraan berat perusahaan.
Sebagai bentuk penegasan, Gubernur menginstruksikan penutupan akses sementara bagi perusahaan yang terbukti tidak kooperatif dan tak memberikan kontribusi terhadap perbaikan jalan.
Tak hanya itu, ia memerintahkan audit menyeluruh terhadap program CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
“Tim audit harus dari pihak luar. Kita pastikan dana CSR benar-benar menyentuh masyarakat,” katanya.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa Pemprov tengah menyiapkan langkah jangka panjang: pembangunan jalan khusus angkutan hasil tambang dan perkebunan sepanjang kurang lebih 180 kilometer.
Jalur itu akan menghubungkan Simpang Batengkong – Mengkutup – Sei Hanyo, memisahkan kendaraan perusahaan dari jalur publik.
“Ini solusi untuk mengatasi konflik sosial, kemacetan, dan potensi kecelakaan akibat mix traffic di jalur umum,” ujar Leo.
Untuk sementara, kendaraan yang boleh melintasi jalur Palangka Raya -Kuala Kurun dibatasi maksimal berbobot 10 ton, dua ton lebih tinggi dari standar ideal.
Jalan rusak, sementara lalu lintas tak bisa diberhentikan sepenuhnya.
Rakor ini dihadiri Unsur Forkopimda, Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai, Wakil Bupati Kapuas Dodo, dan para pimpinan asosiasi serta perusahaan dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Semua hadir, semua dengar, dan semua, kini, ditunggu komitmennya.
(Sya'ban)
