Oleh: Wira Prakasa Nurdia
JIKA uang bisa membeli suara, maka demokrasi bukan lagi sistem politik, melainkan “pasar gelap” dengan harga yang fluktuatif naik turun tergantung musim dan kesanggupan kandidat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada Barito Utara yang viral belakangan terakhir menjadi semacam cermin buram bagi banyak daerah lain di Kalimantan Tengah. MK secara tegas menyebut bahwa praktik politik uang di sana bukan hanya masif dan terstruktur, tapi juga sudah kehilangan rasa malu. Bukan lagi sembunyi-sembunyi dalam amplop, melainkan terbuka seperti diskon gila-gilaan di pusat perbelanjaan.
Angkanya pun fantastis, seorang saksi mengaku mendapat Rp64 juta untuk satu keluarga. Pemilih lainnya mendapat Rp19,5 juta. Bahkan, ada yang menerima Rp6,5 juta dan ditambahi janji umrah, karena rupanya, untuk beberapa orang, suara rakyat harus berkeliaran dgn religiositas, agar lebih meyakinkan. Lantas siapa bilang politik dan agama tak bisa bersatu? Di sini, mereka bersatu dalam proposal.
Tentu saja, semua ini terjadi di Barito Utara. Tapi sebagaimana aroma durian yang bisa menguar dan menyebar, praktik seperti ini juga amat mudah menular. Ia menyebar bukan karena kekuatan ideologi, melainkan karena kelemahan integritas.
Kotawaringin Timur, misalnya, memang sudah lewat masa Pilkada. Tapi bukan berarti kita harus menutup mata. Justru di momen inilah waktu terbaik untuk berkaca. Kalau kita hanya belajar ketika sudah jatuh, itu namanya bukan pembelajaran, itu kecelakaan yang diulang-ulang.
Namun sayangnya, kita sudah lama terbiasa memaklumi transaksi politik. Dalam obrolan warung kopi, ruang keluarga, soal ‘serangan fajar' dibicarakan lebih akrab dari pada program pembangunan. Benar kan? Di tengah masyarakat, ada sikap pragmatis yang sudah jamak: “Kalau tidak membari, jangan harap dipilih.” Maka jadilah demokrasi kita seperti lelang sunyi, di mana yang menang bukan yang paling layak, tapi yang paling mampu bayar.
Lebih menyedihkan lagi, praktik ini bukan hanya dilakukan oleh aktor politik, tapi juga diamini oleh sebagian pemilih. Ada yang menganggap uang dari caleg atau paslon sebagai rezeki. Ada pula yang merasa bangga bisa mengail “remahan” dari semua pihak. Dalam suasana semacam ini, idealisme terasa seperti barang antik: dikagumi, tapi tak pernah benar2 dipakai.
Padahal, dalam demokrasi yang sehat, suara rakyat adalah cermin dari kesadaran politik, bukan hasil tawar-menawar. Suara kita bukan alat transaksi. Ia adalah mandat, yang kelak akan menentukan siapa yg mengelola anggaran, membuat kebijakan, dan menentukan arah pembangunan. Jika suara dijual murah, maka jangan kaget jika kita dapat pemimpin yang murah pula kualitasnya.
Politik uang, pada akhirnya bukan hanya merusak proses pemilihan. Ia juga menghancurkan akuntabilitas. Seorang pemimpin yg menang karena membeli suara, merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan apa pun kepada rakyat. Karena bagi mereka, bukan suara hati rakyat yang menentukan kemenangan, melainkan modal kampanye. Usai terpilih, tentu saja modal itu harus kembali. Maka mulailah hitung-hitungan, berapa yang sudah dikeluarkan, dan dari mana bisa dikembalikan?
Di titik inilah, korupsi menemukan pintu masuknya. Namun sayangnya, kita jarang mengaitkan politik uang dengan jalan berlubang, antrean di rumah sakit yang tidak jelas juntrungannya, pelayanan yang tidak maksimal, atau pasar yang mangkrak, misalnya. Kita sering lupa bahwa semua yang kita terima itu saling terhubung. Bahwa saat kita menerima uang untuk suara, kita sebenarnya sedang mencabut hak kita sendiri untuk menuntut pelayanan yang baik.
Kotawaringin Timur memang tidak sedang Pilkada. Tapi kita tetap perlu waspada. Karena sistem yang rusak tidak menunggu momentum, ia bekerja lamat-lamat, membentuk pola pikir, membangun budaya. Jika tidak dilawan sejak dini, maka ia akan menjadi bagian dari keseharian kita dan pada saat itu terjadi, demokrasi tinggal slogan, selebihnya hanya transaksi.
Maka mari belajar dari Barito Utara. Bukan untuk mengejek, tapi untuk mawas diri. Demokrasi tidak akan berubah jika kita tetap menjualnya di pasar gelap. Jika suatu saat kita bertanya kenapa pemimpin kita seperti itu, mungkin jawabannya ada di amplop yang dulu kita terima, dan dalam keheningan ketika kita membiarkannya terjadi.
Penulis merupakan anggota MD Kahmi Kotawaringin Timur.
