PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengeluarkan ancaman tegas kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Jika tidak menunjukkan komitmen dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak akibat aktivitas mereka, maka akses transportasi untuk perusahaan-perusahaan tersebut akan ditutup sementara.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menegaskan hal itu dalam Rapat Koordinasi bersama pihak perusahaan pada Kamis, 15 Mei 2025.
Rapat yang sejatinya dimaksudkan untuk membangun kolaborasi itu justru diwarnai kekecewaan karena sebagian besar perusahaan hanya mengirim perwakilan tingkat manajer.
“Kalau tidak mau ikut memperbaiki, jangan pakai jalan ini lagi. Kami bisa tutup sementara akses untuk kendaraan mereka,” kata Agustiar dengan nada tegas.
Langkah ini menjadi bagian dari respons atas kondisi kerusakan parah di jalur Palangka Raya – Bukit Liti – Kuala Kurun, yang disebut-sebut sebagai jalur vital ekonomi di kawasan tersebut.
Jalan ini setiap hari dilalui oleh puluhan kendaraan bertonase besar milik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, dan kehutanan.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa Pemprov juga akan segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan para perusahaan, sebagai bentuk komitmen konkret menjaga infrastruktur yang mereka gunakan.
“Jalan ini bukan cuma milik mereka, tapi juga milik rakyat. Kalau rusak karena beban muatan mereka, sudah seharusnya mereka ikut bertanggung jawab,” ujar Leonard usai upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Selasa, 20 Mei 2025.
Pemprov mencatat ada sekitar 30 perusahaan aktif yang menggunakan jalur tersebut, dengan rata-rata berat kendaraan melampaui batas ideal 8 ton. Di lapangan, muatan bisa mencapai hingga 15 ton.
Sebagai upaya pengendalian sementara, Pemprov telah membatasi muatan maksimal 10 ton. Selain itu, Pemerintah juga mendorong penggunaan jembatan timbang untuk pengawasan yang lebih ketat.
Langkah lain yang dicanangkan adalah pelaksanaan audit menyeluruh terhadap program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang selama ini dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Gubernur meminta agar audit melibatkan pihak independen agar hasilnya obyektif.
“Kami ingin tahu, dari semua ini, siapa yang betul-betul memberikan kontribusi dan siapa yang hanya memanfaatkan,” ujar Agustiar.
Dalam jangka panjang, Pemprov tengah menyiapkan jalur alternatif berupa jalan khusus perusahaan dari Simpang Tengkong menuju Mengkutup, sebagai solusi permanen agar jalan publik tidak terus-menerus menjadi korban beban operasional industri.
Dengan ultimatum ini, Pemprov berharap perusahaan tidak hanya aktif di atas kertas, tapi menunjukkan tanggung jawab nyata di lapangan.
(Sya'ban)
