JAKARTA– Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku, F. Alimudin Kolatlena, mendukung usulan Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono agar Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilanjutkan dan diprioritaskan di Provinsi Maluku.
“Ya, saya kira program ini krusial untuk mengatasi tingginya harga pangan di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan logistik signifikan,” tutur Kolatlena, Selasa 20 Mei 2025.
Kolatlena mengaku Maluku saat ini menghadapi disparitas harga pangan yang tinggi karena faktor geografis dan biaya distribusi.
“Artinya, SPHP harus diperkuat lagi dengan subsidi transportasi yang lebih optimal dan pengawasan ketat agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” imbuh Kolatlena.
Alimudin juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang telah mengalokasikan subsidi transportasi dan distribusi untuk SPHP, serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala.
Namun, mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai solusi jangka panjang.
“BUMD Pangan bisa menjadi tulang punggung untuk mengelola pasokan dan menjaga stabilitas harga. Ini harus segera direalisasikan dengan manajemen yang profesional,” pungkas Alimudin Kolatlena.
Pernyataan Alimudin yang sejalan dengan usulan Deputi II KSP, yang menyoroti perlunya prioritas SPHP di Maluku tersebut guna menekan inflasi pangan.
Dukungan dari anggota DPR dapil Maluku ini diharapkan dapat mendorong langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Diketahui, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa telag meminta pemerintah pusat agar segera salurkan kembali SPHP untuk Maluku.
Hendrik juga berharap dilakukan penguatan koordinasi lintas lembaga termasuk pembentukan BUMD Pangan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
“Harus ada penyeragaman harga dan BUMD pangan dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga supply dan demand,” tandas Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
(adista)
