PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Kick-Off Bulan Literasi Keuangan Tahun 2025 di Gedung Pertemuan Umum Tambun Bungai, Kota Palangka Raya, untuk semakin memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kalimantan Tengah, Rabu 21 Mei 2025.
Peresmian Bulan Literasi Keuangan Kalteng dilakukan bersama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya.
Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, secara luring dan daring, serta melibatkan sinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kegiatan turut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah Adrian Pangestu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Norhani, Para Pimpinan LJK di Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, perwakilan kampus Shopee Indonesia, serta para penggiat TPAKD.
Dalam rangkaian Bulan Literasi Keuangan ini, OJK Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan berbagai program inovatif, seperti pencanangan Duta Literasi Keuangan, distribusi Buku Saku Perempuan Cerdas Keuangan, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal.
Serta dukungan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Produk kredit unggulan Bank Kalteng seperti Kredit Betang Berkah dan UMKM Berkah turut diperkenalkan untuk memperluas akses pembiayaan pelaku usaha.
Selain itu, dukungan juga datang dari Kampus Shopee yang memberikan pelatihan digital marketing untuk membantu pelaku UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di era ekonomi digital.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi edukasi oleh narasumber dari OJK, Bank Indonesia, PNM, Bank BRI, Bank Kalteng, BPJS Ketenagakerjaan, serta Kampus Shopee. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif guna memperdalam pemahaman peserta terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan.
Bulan literasi keuangan 2025 difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, khususnya kepada segmen pelaku UMKM perempuan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya secara daring menegaskan, pentingnya setiap daerah menerapkan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) sebagai acuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara luas, kolaboratif, dan berkelanjutan.
“Penting sekali untuk kita bersama untuk berupaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 yang menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, atau meningkat 1,03 persen dari tahun sebelumnya.
“Sementara itu, indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen, naik 5,49 persen dibandingkan 2024,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini juga mengapresiasi program-program unggulan TPAKD Kalteng seperti Program Ngume (Ngihau Mahi Wunge) dari Kabupaten Barito Timur dan Program Ketapang Gaya dari Kabupaten Gunung Mas, yang memberikan pinjaman tanpa bunga serta didukung asistensi usaha dan infrastruktur akses keuangan.
“Inisiatif ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pelaku usaha di sektor pertanian, industri kecil, dan perikanan,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan merupakan fondasi ketahanan keluarga dan perekonomian inklusif.
“Momentum ini harus kita jadikan titik tolak untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM Perempuan, membangun kemandirian ekonomi keluarga, dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” urainya.
Selain itu juga komitmen TP PKK untuk terus bersinergi dengan OJK, BI, Dinas Koperasi, LJK, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membawa literasi keuangan hingga ke level keluarga,” ungkapnya. (yud)
