SAMPIT – Lurah Baamang Hulu, Kotawaringin Timur (Kotim) Rudi Setiawan, menegaskan bahwa isu penutupan jalan menuju wilayah Bengkirai secara permanen tidak benar. Ia menyampaikan hal ini usai melakukan pertemuan langsung dengan warga di tiga RT yang terdampak, yakni RT 10, RT 11, dan RT 13.
“Kami sudah bertemu langsung dan berdialog dengan warga Bengkirai yang sebelumnya resah dengan isu penutupan jalan secara total. Alhamdulillah setelah penjelasan, warga sudah memahami dan situasi kini lebih kondusif,” ujar Rudi, Senin, 26 Mei 2025.
Ia menyampaikan rencana tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat karena masih dalam tahap kajian, termasuk penilaian dampak sosial.
Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan jalan pengganti yang lebih representatif, atau jembatan yang dibuat di tepi Sungai Mentaya untuk masyarakat melintas.
“Bahkan bisa membuka potensi wisata jika ditata dengan baik,” ungkapnya.
Menurut Rudi, keresahan warga muncul karena kabar penutupan jalan terdengar seolah-olah dilakukan secara permanen tanpa solusi. Padahal, lanjutnya, pemerintah daerah sudah merencanakan pembuatan jalan alternatif untuk menggantikan akses utama tersebut.
“Rencana pengembangan Bandara H Asan memang membutuhkan penyesuaian infrastruktur di sekitarnya. Tapi pemerintah juga memperhatikan masyarakat. Jalan alternatif sedang disiapkan agar aktivitas sosial warga tetap berjalan lancar,” jelasnya.
Ia menyebut sempat ada wacana warga ingin menggelar aksi unjuk rasa, namun setelah dilakukan dialog, rencana itu dibatalkan.
“Saya pastikan warga sudah tenang. Mereka tidak akan melakukan aksi anarkis. Mereka justru menyampaikan terima kasih karena sudah diberikan penjelasan dan siap mendukung pengembangan bandara sepanjang tidak merugikan masyarakat,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnnya warga Bengkirai Baamang Hulu Kecamatan Baamang, menyuarakan penolakan keras terhadap rencana penutupan jalan utama yang selama ini menjadi penghubung ke pusat Kota Sampit.
Salah satu warga setempat Anjas menyebut mereka baru mengetahui rencana ini lewat pemberitaan, bukan sosialisasi langsung.
“Kami merasa tak dihargai. Harusnya ada musyawarah dulu sebelum ada keputusan sepihak,” tegas Anjas warga setempat, Sabtu 24 Mei 2025.
Masyarakat menilai keputusan itu terburu-buru serta tidak memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas harian, khususnya anak-anak yang harus menempuh perjalanan ke sekolah.
(Nardi)
