SAMPIT – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotawaringin Timur (Kotim) Susilo menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap kendaraan angkutan luar daerah yang tidak menggunakan pelat nomor kendaraan Kalimantan Tengah (KH).
Menurutnya, infrastruktur daerah dibangun dengan dana daerah, sehingga sudah sepatutnya truk angkutan yang beroperasi di wilayah ini menggunakan pelat lokal sebagai bentuk kontribusi terhadap daerah.
Truk-truk dari luar dengan pelat non-KH harus ditindak tegas. Gubernur Kalteng sebelumnya, Sugianto Sabran, sudah mewajibkan itu, dan sekarang Gubernur Agustiar Sabran juga bersikap tegas.
“Kita tidak mengusir investasi, tapi mereka juga harus memberi timbal balik kepada daerah,” kata Susilo yang juga CEO SL Coorporation Grup, Rabu 28 Mei 2025.
Ia menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan penggunaan plat KH untuk semua kendaraan usaha, tidak hanya di sektor perkebunan, tetapi juga tambang dan angkutan lainnya.
“Saya sepakat dengan Gubernur. Sudah saatnya truk CPO, truk tambang, truk kontainer, semua wajib pakai pelat KH. Kita tidak anti investasi, tapi daerah juga berhak atas kontribusi nyata,” ucapnya.
Menurutnya, banyak perusahaan sengaja menggunakan pelat luar daerah untuk menghindari pajak kendaraan di Kalimantan Tengah. Padahal, jika tidak bersedia menyumbang melalui pajak daerah, sebaiknya mereka tidak berusaha di wilayah ini.
“Saya sendiri bukan orang asli Kalteng, tapi seluruh unit usaha saya pakai plat KH. Karena saya paham, pajak yang dibayar itu kembali ke daerah dalam bentuk infrastruktur,” tambahnya.
Susilo mengingatkan bahwa kerusakan jalan yang parah sebagian besar disebabkan kendaraan berat berpelat non-KH. Pajak kendaraan tersebut mengalir ke daerah asal kendaraan, bukan ke Kalimantan Tengah.
“Harusnya dana pajak itu masuk ke sini, karena jalan kita yang dipakai, yang rusak juga jalan kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya ketentuan tonase yang sesuai dengan kemampuan jalan. Menurutnya, jika aturan ini diabaikan, maka infrastruktur daerah akan cepat rusak dan masyarakat akan menjadi korban.
“Mari kita jaga kearifan budaya lokal, patuhi aturan daerah, dan berikan yang terbaik untuk Kalteng. Kita semua ingin maju, tapi dengan cara yang benar,” pungkasnya.
(Nardi)
