PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam menekan prevalensi stunting melalui berbagai langkah strategis dalam 100 hari kerja Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Salah satu prioritas utama adalah memperkuat program intervensi gizi terpadu serta mengoptimalkan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam konferensi pers di Istana Isen Mulang, Senin, 2 Juni 2025, menyampaikan bahwa berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2025 prevalensi stunting di Kalteng pada tahun 2024 termasuk dalam 25 provinsi dengan status prevelensi stunting turun sebesar 1,4 persen.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan generasi kita. Pemprov Kalteng serius membangun fondasi kesehatan anak sejak dini,” ujar Leonard.
Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kalteng tercatat sebesar 22,1 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 20,6 persen pada tahun 2025 melalui strategi yang terukur dan berkelanjutan.
Leonard menjelaskan, upaya penanganan dilakukan secara kolaboratif, mulai dari tingkat provinsi hingga ke desa.
Pemprov telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) pada 14 April 2025 dan mendorong keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah.
Langkah taktis lain yang diambil adalah melakukan tagging anggaran dan pemetaan wilayah rawan stunting di setiap kabupaten/kota. Tujuannya agar intervensi program gizi, sanitasi, dan edukasi kesehatan bisa tepat sasaran.
Selain itu, Pemprov juga mendorong pelaksanaan Rembuk Stunting di seluruh daerah, serta menandatangani Komitmen Bersama Penurunan Stunting dengan mitra strategis, termasuk BKKBN dalam implementasi program GENTING (Gerakan Penurunan Stunting Terintegrasi).
“Kami tidak hanya bergerak dari atas. Peran Posyandu, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan ini,” ujar Leonard.
Sebagai bagian dari program Kartu Huma Betang Sejahtera, Pemprov juga memberikan asupan gizi tambahan untuk 273 ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK).
Layanan kesehatan gratis juga digelar di 195 Puskesmas, termasuk pemeriksaan kehamilan, mamografi, dan operasi bibir sumbing gratis.
Tidak hanya itu, program kesehatan lainnya seperti operasi katarak, USG gratis, serta layanan jantung anak (Proctorship) turut dihadirkan untuk memperkuat ketahanan kesehatan ibu dan anak sejak dini.
Sebagai bentuk penguatan integrasi data dan pelayanan, Pemprov telah melakukan rekonsiliasi dan integrasi data Kartu Huma Betang Sejahtera dengan peserta JKN, meliputi 521.338 orang PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan 43.452 orang PBPU/Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.
Dengan data yang terverifikasi, program intervensi stunting dapat dilakukan lebih presisi, baik dari aspek layanan kesehatan, bantuan pangan, hingga edukasi gizi.
Leonard menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi bagian integral dari prioritas pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam kerangka Betang Makmur, dengan menempatkan kesehatan ibu dan anak sebagai indikator utama kemajuan daerah.
“Jika kita ingin mewujudkan Kalimantan Tengah yang kuat dan mandiri, maka harus dimulai dari anak-anak yang sehat, cerdas, dan bergizi baik,” tutupnya.
(Sya'ban)
