PALANGKA RAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Doris Sylvanus Palangka Raya yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat memiliki utang sebesar Rp120 miliar, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Namun, saat ini rumah sakit telah membayar utang sebesar Rp73 miliar dan menargetkan pelunasan penuh pada akhir tahun 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr Doris Sylvanus, Suyuti Syamsul, menjelaskan bahwa utang rumah sakit terjadi akibat defisit anggaran yang berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2024. Defisit itu disebabkan oleh belanja yang melampaui pendapatan rumah sakit.
“Kalau belanja melampaui pendapatan rumah sakit, tentu terjadi defisit, dan defisit itu terjadi sejak tahun 2023 sampai 2024. Salah satu alasan penggantian manajemen lama karena adanya defisit itu. Saya diminta Pak Gubernur untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Suyuti kepada wartawan di Istana Isen Mulang, Selasa malam, 10 Juni 2025.
Suyuti mulai menjabat sebagai Plt Direktur sejak Oktober 2024, menggantikan Adi Fradhita. Saat awal menjabat, pengakuan defisit hanya sebesar Rp 24 miliar, namun angka itu terus bertambah seiring waktu.
“Pada akhir Desember 2024, utang mencapai Rp 117 miliar, dan setelah diaudit BPK naik menjadi Rp120 miliar. Kalau rumah sakit swasta, ini sudah masuk kategori pailit. Tapi ini rumah sakit pemerintah, jadi masih ada jalan keluar,” jelasnya.
Sebagian besar utang digunakan untuk pembelian obat-obatan dan pembangunan fasilitas, yang menurut Suyuti tidak sesuai prinsip pengelolaan keuangan rumah sakit berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pendapatan seharusnya tidak digunakan untuk pembangunan kecuali ada surplus besar. Sayangnya, manajemen sebelumnya menggunakan pendapatan untuk membangun, ini yang tidak tepat,” ungkapnya.
Suyuti mengungkapkan bahwa pihaknya telah membayar Rp73 miliar dari total utang Rp120 miliar. Seluruh pembayaran dilakukan dari pendapatan murni rumah sakit tanpa menggunakan dana APBD.
“Setiap ada pemasukan, langsung kami arahkan untuk membayar utang. Tidak boleh menggunakan APBD untuk membayar utang BLUD. Sekarang sisa utang tinggal Rp47 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, sisa utang akan dilunasi bertahap hingga akhir tahun 2025.
Meskipun memiliki beban utang besar, Suyuti memastikan bahwa layanan pasien tetap berjalan, meskipun beberapa jenis obat tidak bisa disediakan sepenuhnya.
“Kami prioritaskan obat yang menyelamatkan nyawa dan obat esensial. Obat non-esensial bisa ditunda karena tidak membahayakan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat sering membandingkan layanan RS pemerintah dengan rumah sakit swasta, padahal perbandingan itu tidak seimbang.
“Pasien di rumah sakit swasta mungkin 100 per hari, di sini bisa 1.000. Antrian panjang karena volume pasien besar, belum lagi pembagian ruangan yang lebih kompleks karena tiap penyakit harus dipisahkan,” jelasnya.
Untuk mengurangi beban rujukan ke RSUD Doris Sylvanus, Dinas Kesehatan Kalteng mendorong penguatan rumah sakit regional di kabupaten/kota agar penanganan awal tidak selalu bergantung ke Palangka Raya.
“Kami ingin masyarakat paham. RS Doris melayani seluruh Kalteng. Misalnya, untuk periksa CT Scan bisa tunggu dua bulan karena hanya empat pasien per hari yang bisa diperiksa. Kalau dipaksa lebih, alat rusak,” ujar Suyuti.
“Makanya kami dorong rumah sakit di daerah juga kuat, supaya antrian bisa berkurang,” sambungnya.
Suyuti optimistis bahwa dengan dukungan pemerintah daerah dan penataan manajemen, masalah utang dan pelayanan RSUD Doris Sylvanus bisa tuntas pada akhir 2025.
(Sya'ban)
