RSUD Doris Terbelit Utang Rp120 Miliar, Gubernur Kalteng Pastikan Pelayanan Kesehatan Normal

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat diwawancarai.

PALANGKA RAYA – Meski tengah terbelit utang sebesar Rp120 miliar, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memastikan pelayanan di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya tetap berjalan normal.

Ha ini disampaikan Agustiar usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) setelah nonton bareng laga Timnas Indonesia vs Jepang di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa malam, 10 Juni 2025.

“Sudah tadi, sudah bagus pelayanannya, sudah normal ya, sebagaimana mestinya,” kata Agustiar.

Agustiar juga menanggapi adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Doris. Menurutnya, pelayanan tetap berjalan baik meski ada persoalan internal yang tidak berpengaruh signifikan terhadap layanan pasien.

“Gak, kami tadi sidak pelayanannya bagus, obat-obatnya ready. Gak ada masalah yang serius. Cuman masalah internal aja, ada sedikit biasa itu urusan internal,” ujarnya.

BACA JUGA:  Perpani Kalteng Berangkatkan 14 Atlet Ikuti Panahan Kejurnas Panahan Junior Tahun 2025

Sebagaimana diketahui, RSUD Doris Sylvanus terlilit utang sebesar Rp120 miliar yang menumpuk sejak 2023 hingga 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Doris Sylvanus, Suyuti Syamsul, menjelaskan pihaknya telah membayar utang sebesar Rp73 miliar, dan menargetkan pelunasan penuh pada akhir 2025.

“Setiap ada pemasukan, langsung kami arahkan untuk membayar utang. Tidak boleh menggunakan APBD untuk membayar utang BLUD. Sekarang sisa utang tinggal Rp47 miliar,” jelas Suyuti.

Ia menegaskan, seluruh pembayaran dilakukan dari pendapatan murni rumah sakit tanpa menggunakan dana APBD.

Meskipun memiliki beban utang yang besar, Suyuti memastikan pelayanan pasien tetap berjalan. Namun, ia mengakui beberapa jenis obat non-esensial tidak dapat disediakan sepenuhnya.

“Kami prioritaskan obat yang menyelamatkan nyawa dan obat esensial. Obat non-esensial bisa ditunda karena tidak membahayakan,” katanya.

BACA JUGA:  Selaras dengan Tuntutan Mahasiswa, Komisi II DPRD Kalteng: Kita Jaga Kelestarian, Jangan Sampai Deforestasi

Suyuti juga menanggapi keluhan masyarakat yang sering membandingkan pelayanan RS pemerintah dengan rumah sakit swasta. Menurutnya, perbandingan tersebut tidak seimbang.

“Pasien di rumah sakit swasta mungkin 100 per hari, di sini bisa 1.000. Antrian panjang karena volume pasien besar, belum lagi pembagian ruangan yang lebih kompleks karena tiap penyakit harus dipisahkan,” pungkasnya.

(Syauqi)