PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya arah pembangunan daerah yang lebih adil, berkelanjutan, serta berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Hal ini disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029.
Pandangan tersebut dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi Nasdem, Raudah, dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Kalteng, Senin siang, 16 Juni 2025.
Raudah menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan dokumen RPJMD 2025–2029 oleh Pemerintah Provinsi Kalteng, yang dinilai sudah disusun secara komprehensif, partisipatif, dan berbasis data.
Namun, Nasdem menilai masih ada sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan agar dokumen tersebut benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“RPJMD harus menjadi bagian integral dari visi Indonesia Emas 2045. Maka sinkronisasi dengan RPJPN dan RPJMN wajib menjadi dasar penyusunan kebijakan, terutama dalam transformasi ekonomi hijau dan penguatan SDM,” ujarnya.
Fraksi Nasdem menyoroti persoalan strategis daerah seperti tingginya angka kemiskinan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan ketergantungan ekonomi terhadap komoditas sawit dan tambang.
Oleh karena itu, Nasdem mendorong strategi intervensi lintas sektor serta pemetaan yang detail terhadap daerah tertinggal.
“Keadilan pembangunan harus dirasakan hingga pelosok, tidak hanya terfokus di pusat kota. Wilayah pesisir, pedalaman, hingga perbatasan harus mendapat perhatian yang proporsional,” tegasnya.
Dalam pemandangannya, Fraksi Nasdem menekankan bahwa investasi pada pendidikan, kesehatan, serta pelatihan vokasional berbasis kebutuhan pasar kerja harus menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, partai ini juga mendukung arah pembangunan yang berpijak pada prinsip ekonomi hijau.
Namun, Nasdem menilai perlu penguatan dalam program konkret seperti pengembangan energi terbarukan, restorasi gambut, dan hilirisasi sumber daya lokal.
“Green economy tidak cukup hanya menjadi jargon. Harus ada roadmap dan kebijakan fiskal yang mendukung,” kata Raudah.
Nasdem juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. RPJMD disebut harus menjawab tuntutan efisiensi, transparansi, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyeluruh dan terukur.
Fraksi Nasdem menilai proyeksi pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pusat merupakan kelemahan struktural yang harus diperbaiki.
Untuk itu, mereka mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi pajak daerah dan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada dana pusat. Perlu terobosan fiskal untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah,” ujar Raudah.
Dalam penutup pandangannya, Fraksi Nasdem menegaskan dukungannya terhadap pembahasan lanjutan RPJMD secara lebih mendalam, transparan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami menerima Raperda RPJMD ini dengan sejumlah catatan penting. Kami berharap dokumen ini menjadi arah pembangunan yang inklusif, adil, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
