PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antardaerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng 2025–2029.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin siang, 16 Juni 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng.
Juru Bicara Fraksi Nasdem, Raudah, menyampaikan bahwa pembangunan tidak boleh lagi terpusat di wilayah perkotaan atau pesisir, sementara wilayah pedalaman dan perbatasan dibiarkan tertinggal.
“Kami mendorong agar RPJMD ini mampu mengurangi kesenjangan antardaerah, terutama antara wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan. Jangan sampai ada wilayah yang merasa tak tersentuh pembangunan,” kata Raudah di hadapan forum paripurna.
Fraksi Nasdem secara khusus menyoroti kondisi daerah-daerah tertinggal di Kalteng yang masih minim infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
Mereka meminta agar RPJMD memuat strategi konkret untuk percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut.
“Pembangunan harus hadir di pelosok, bukan hanya di kota. Masyarakat di perbatasan juga punya hak yang sama untuk menikmati kemajuan,” ujarnya.
Menurut Nasdem, penanganan ketimpangan wilayah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan sektoral semata. Dibutuhkan intervensi lintas sektor, termasuk integrasi program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif.
“Misalnya, jika kita ingin bangkitkan ekonomi desa, maka infrastruktur jalan harus dibenahi dulu. Akses pasar harus dibuka. Baru setelah itu pelatihan usaha, bantuan UMKM, dan lainnya bisa berjalan efektif,” jelas Raudah.
Fraksi Nasdem menilai bahwa pemerataan pembangunan juga menyangkut keadilan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.
Oleh karena itu, mereka meminta agar alokasi anggaran pembangunan diarahkan lebih proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan dan ketertinggalan masing-masing wilayah.
“Kami berharap RPJMD ini tidak hanya mencerminkan ambisi, tapi juga keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat kecil dan daerah yang selama ini tertinggal,” tegasnya.
Dalam catatan lanjutannya, Nasdem meminta agar RPJMD memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang memadai di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Menurut mereka, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
“Bangun jalan ke desa, hadirkan sekolah yang layak, dan pastikan klinik kesehatan tersedia. Ini yang paling dibutuhkan rakyat di daerah,” kata Raudah.
Fraksi NasDem menutup pandangan umumnya dengan menyatakan menerima Raperda RPJMD untuk dibahas lebih lanjut.
Mereka berkomitmen untuk mengawal agar dokumen perencanaan pembangunan ini benar-benar berpihak pada rakyat, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh.
“Kami akan mengawal agar RPJMD ini disusun secara partisipatif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan semua wilayah di Kalimantan Tengah, bukan hanya kota besar,” pungkas Raudah.
(Sya'ban)
