PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyiapkan strategi khusus untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN). Hal itu dinilai penting guna mendukung percepatan pembangunan daerah di era digital.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat, Kasri Yani, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng Tahun 2025-2029, dalam rapat paripurna ke-11 masa sidang III tahun 2025, Senin, 16 Juni 2025.
Kasri menyoroti bahwa indeks literasi digital Provinsi Kalimantan Tengah saat ini masih rendah, yakni sebesar 3,60. Selain itu, jumlah masyarakat dan ASN yang memiliki keahlian di bidang digital juga masih sangat terbatas.
“Padahal literasi digital sangat diperlukan untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik, serta penguatan daya saing di era ekonomi digital saat ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan menguasai aplikasi dasar, tetapi menyangkut berbagai aspek keterampilan teknologi.
“Perlu kami ingatkan, bahwa literasi digital tidak hanya melulu kemampuan menguasai sekadar aplikasi Word atau Excel, namun merupakan kemampuan memahami, menggunakan, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital. Hal ini mencakup keterampilan dalam mengakses, mengevaluasi, berbagi, dan membuat konten digital, serta memahami etika, keamanan, dan budaya dalam penggunaan teknologi,” kata Kasri.
Fraksi Demokrat pun mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Pertanyaan kami, bagaimana upaya dan strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dan ASN di Provinsi Kalimantan Tengah? Mohon tanggapan,” tutupnya.
(Syauqi)
