PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menempatkan agenda hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu pagi, 18 Juni 2025, menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar.
Menurut Edy, hilirisasi menjadi jawaban atas ketergantungan jangka panjang pada penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang selama ini mendominasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita tidak bisa terus bergantung pada pajak kendaraan. Ke depan, fokus kita adalah menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam lokal melalui hilirisasi dan industri pengolahan,” kata Edy.
Ia menekankan pentingnya pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan berbasis inovasi, serta pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan jalur distribusi.
Dalam roadmap pembangunan, Pemprov mendorong konektivitas strategis seperti ruas Buntok-Kuala Kapuas guna mendukung aktivitas ekonomi dan logistik menuju Pelabuhan Bahaur-Batanjung.
“Pelabuhan Bahaur–Batanjung harus dimaksimalkan. Kita tidak perlu lagi tergantung pada pelabuhan luar provinsi seperti di Banjarmasin. Ini menjadi titik tumpu hilirisasi kita,” ujarnya.
Guna menjamin efektivitas hilirisasi, Pemprov juga menyasar kebijakan penguatan SDM lokal melalui pendidikan vokasi dan reformasi perizinan yang pro-investasi.
“Kami ingin hilirisasi ini tidak hanya menguntungkan industri, tetapi juga mengangkat daya saing tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Di samping itu, diversifikasi pendapatan juga diarahkan melalui pengembangan sektor pariwisata, kerja sama ekonomi lintas daerah dan internasional, penguatan BUMD, serta pemberdayaan ekonomi desa lewat program satu desa satu produk unggulan.
Edy menyampaikan, pembangunan yang diarahkan pada transformasi struktural ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penguatan modal sosial masyarakat.
“Kita ingin aktivitas ekonomi baru tumbuh di seluruh wilayah. Zona timur, seperti klaster Buntok dan Muara Teweh, akan mendapat perhatian lebih, karena potensinya besar di bidang industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi logistik,” jelasnya.
Langkah-langkah afirmatif dalam aspek lingkungan hidup juga telah disiapkan, antara lain integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan RPJMD dan pemulihan ekosistem DAS serta pencegahan karhutla.
“Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Kami tidak akan kompromi dalam menjaga kualitas hidup generasi mendatang,” pungkasnya.
(Sya'ban)
