PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui strategi alokasi prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Zona Timur, yang selama ini dinilai tertinggal dibanding wilayah tengah dan barat, bakal mendapat porsi pembangunan lebih besar dalam periode mendatang.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat membacakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, di Gedung DPRD Kalteng, Rabu pagi, 18 Juni 2025.
Menurut Edy, Zona Timur akan mendapat intervensi pembangunan hingga 5-6 persen lebih tinggi dari zona lainnya. Kluster Buntok menjadi titik dorong utama, diikuti Muara Teweh yang juga memperoleh alokasi lebih besar meskipun sedikit di bawah Buntok.
“Pemerintah menyadari adanya ketimpangan yang cukup nyata, sehingga ke depan, strategi pembangunan tidak lagi bersifat merata, tapi berkeadilan,” tegasnya.
Pemprov menilai, Zona Timur memiliki potensi besar dalam sektor industri pengolahan, transportasi-pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran.
Karena itu, kawasan ini dinilai layak mendapatkan big push atau dorongan besar, agar mampu mengejar ketertinggalan dan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan di zona timur tidak sekadar mengejar angka, tapi menyentuh potensi sektoral agar pertumbuhan di sana berkelanjutan,” tambah Edy.
Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Pemprov Kalteng juga menargetkan pemerataan akses digital. Salah satu upaya konkret yang masuk dalam RPJMD adalah peningkatan literasi digital dan perluasan jaringan listrik serta internet di desa–desa terpencil.
“Kami tidak ingin ada warga yang tertinggal hanya karena tidak tersentuh listrik dan sinyal. Desa harus terkoneksi agar bisa tumbuh bersama,” jelasnya.
Tak hanya fokus wilayah, pemerintah juga menyiapkan program-program untuk menjawab tantangan tenaga kerja muda, khususnya lulusan SMA/SMK.
Lewat program Huma Betang, Pemprov akan memperkuat Milenial Job Center dan Inkubasi UMKM untuk menciptakan ruang tumbuh ekonomi kerakyatan yang berorientasi inovasi.
“Job Center ini bukan hanya soal bursa kerja, tapi ekosistem yang menghubungkan talenta muda dengan dunia kerja, pelatihan, hingga dunia usaha,” ucap Edy.
Terkait sinkronisasi perencanaan, Pemprov memastikan penyusunan RPJMD akan dilakukan secara terarah dan sesuai dengan RPJMN 2025-2029.
Konsultasi dan evaluasi akan dilakukan dua kali dalam prosesnya, serta menggunakan sistem digital nasional SIPD agar bisa dipantau kementerian secara waktu nyata.
(Sya'ban)
