PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Salah satu fokus utama adalah penguatan akses kerja dan wirausaha bagi generasi muda, terutama lulusan SMA dan SMK yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Provinsi Kalteng, Rabu pagi, 18 Juni 2025, menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda RPJMD 2025-2029.
Dalam paparannya, Edy menyebut bahwa Pemprov menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka menghadapi bonus demografi, termasuk dengan memperkuat program Huma Betang sebagai payung besar pembangunan inklusif.
Salah satu program unggulan di dalamnya adalah Milenial Job Center, yang akan menjadi platform penyediaan informasi kerja, pelatihan keterampilan, hingga inkubasi bisnis bagi generasi muda.
“Setiap tahun, ribuan lulusan SMA/SMK membutuhkan akses terhadap dunia kerja atau peluang usaha. Melalui Job Center, kami ingin mereka tidak hanya mencari kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja,” ujar Edy.
Sebagai bagian dari pemberdayaan pemuda, Pemprov juga menggulirkan program inkubasi UMKM. Program ini menyasar pemuda desa hingga kota yang memiliki minat berwirausaha, namun terkendala akses pembinaan dan permodalan.
“Ekonomi kerakyatan akan tumbuh jika generasi muda didorong untuk berinovasi dan mandiri. Inkubasi UMKM ini akan mendampingi sejak dari ide hingga pelaksanaan usaha,” imbuhnya.
Untuk memastikan semua daerah bisa menikmati program SDM secara adil, Edy menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur dasar. Khususnya, akses listrik, jaringan internet, dan literasi digital di wilayah pedalaman dan desa terpencil.
“Kalau listrik dan sinyal belum sampai ke desa, bagaimana pemuda bisa ikut pelatihan daring atau memasarkan produk mereka? Maka, akses digital dan infrastruktur menjadi syarat utama pembangunan SDM,” tegasnya.
Lebih jauh, Wakil Gubernur memastikan bahwa penyusunan RPJMD Provinsi akan selaras dengan RPJMN Nasional 2025-2029.
Sinkronisasi dilakukan melalui dua tahapan utama, yakni konsultasi rancangan awal dan evaluasi akhir, serta melalui sistem digital SIPD yang dipantau oleh kementerian.
(Sya'ban)
