PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Barito Utara dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang bersumber dari APBD 2025.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa proses administrasi penganggaran tersebut saat ini sedang berproses di Biro Hukum sebelum ditandatangani oleh Gubernur.
“Kemarin Pak Pj sudah menyampaikan, sekarang sudah berproses di Biro Hukum. Nanti naik ke Pak Gubernur, saya kira dalam waktu dekat sudah ditandatangani,” ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor DPRD Kalteng, Senin pagi, 23 Juni 2025.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa dana tersebut bersifat sebagai cadangan atau dukungan tambahan terhadap kebutuhan logistik dan teknis PSU yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Kita (Pemprov) sudah siapkan kurang lebih hampir Rp1,5 miliar. Ini sifatnya sebagai backup terhadap dana dari Barito Utara,” jelas Leonard, Rabu, 18 Juni 2025.
Leonard juga mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU, mengingat salah satu calon kepala daerah yang maju kembali merupakan birokrat aktif.
“Kita harus ingatkan terus kepada ASN agar tidak ikut-ikutan dalam politik praktis. Apalagi sampai terlibat dalam kampanye atau menjadi bagian dari tim sukses,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa dukungan terhadap calon hanya boleh diberikan secara pribadi dalam bilik suara, sementara secara terbuka ASN dilarang keras menunjukkan keberpihakan.
“Netralitas itu wajib dijaga dan tidak bisa ditawar-tawar,” tegas Leonard.
Pilkada Barito Utara sebelumnya telah dua kali digelar, namun hasilnya selalu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusan terbarunya, MK memutuskan agar PSU dilaksanakan ulang secara total di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Barito Utara karena terbukti terjadi praktik politik uang dari kedua pasangan calon sebelumnya.
Pasangan Gogo-Helo dan Agi-Saja akhirnya didiskualifikasi dan dinyatakan gugur. Sebagai gantinya, partai pengusung mengusulkan dua pasangan calon baru yang akan berlaga dalam PSU: Shalahuddin-Felix (nomor urut 1) dan Jimmy-Indri (nomor urut 2).
PSU total ini dijadwalkan akan berlangsung pada Agustus 2025, dengan pengawasan ketat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan.
Leonard memastikan bahwa Pemprov Kalteng akan terus menjaga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan PSU berjalan lancar dan kondusif.
“Kita ingin PSU ini berjalan sukses, aman, nyaman, dan tidak ada gangguan. Kolaborasi dengan Forkopimda dan penyelenggara pemilu terus kita jaga,” tutupnya.
(Sya'ban)
