PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, menyoroti belum meratanya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekolah-sekolah di provinsi ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan dapur untuk mendukung program tersebut.
“Masalah MBG ini kan jelas persiapannya, yang diinginkan Pak Presiden itu merata di seluruh Indonesia. Tapi, kesiapannya memang ada beberapa dapur MBG itu masih belum,” ujar Tomy belum lama ini.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa program dari pemerintahan Prabowo-Gibran ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu, pihaknya di daerah hanya berperan melakukan pengawasan.
“Makanya juga ini program pemerintah pusat. Kita hanya pengawasan, khususnya di Palangka Raya aja belum kayaknya, apalagi se-Kalteng. Dengan jumlah, dengan contoh saja yang sudah jalan tanggung jawab provinsi, SMA SMK ada sekitar 800 sekolah. Dan pos-pos harus pas,” ungkapnya.
Tomy juga menyoroti kondisi geografis Kalteng yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan MBG, terutama di wilayah-wilayah yang hanya dapat diakses melalui jalur sungai.
“Apalagi jalur-jalur kita seperti sungai banyak, ini pis untuk dapur belum SD, SMP, segala macam,” katanya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengakui bahwa program MBG di Kalteng belum merata di Bumi Tambun Bungai. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya dapur umum di seluruh wilayah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat diwawancarai usai rapat paripurna di DPRD Kalteng,
“Memang kita akui karena memang penyediaan dapur untuk MBG belum berada di semua (kabupaten), artinya targetnya,” ungkap Edy, Rabu 11 Juni 2025.
Edy mengatakan, saat Gubernur Kalteng mengajar dalam program “Gubernur Mengajar” digelar secara daring yang diikuti oleh sejumlah sekolah jenjang SMA/SMK sederajat beberapa waktu lalu, masih ada sekolah yang belum menerima program makan bergizi gratis tersebut.
“Contohnya kami sampaikan “Gubernur Mengajar” itu dengan seluruh sekolah yang khusus untuk SMA, SMK sederajat saja, masih ada sekolah yang belum menerima makan gratis,” ujarnya.
Menurutnya, target pemerataan program MBG itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi. Karena itu, pihaknya telah mengusulkan dukungan dari pemerintah pusat agar percepatan penyediaan dapur umum dapat terealisasi.
“jadi target-target kita itulah yang harus kita kejar. Makanya kita juga sudah mengusulkan ke pusat supaya selain dari provinsi, pusat juga bisa mendukung percepatan dapur umumnya,” pungkasnya.
(Syauqi)
