PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menyampaikan bahwa sebanyak 44 paket proyek infrastruktur jalan terdampak efisiensi anggaran. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20 persen kontraktor yang sanggup menyelesaikan pekerjaan sepenuhnya tahun ini, sementara sisanya akan dibayar pada tahun berikutnya.
Hal ini disampaikan Lohing usai rapat kerja bersama dengan Dinas PUPR dalam rangka membahas KUA-PPAS anggaran perubahan 2025, Rabu 25 Juni 2025.
“Kita sudah membahas bahwa angka pagu itu tidak ada bertambah dan berkurang, dan tidak ada pergeseran. Nah, itu diserahkan,” ujar Lohing.
Legislator PDIP ini menjelaskan, ada hal-hal penting yang dibahas dan telah disepakati bersama, terutama terkait proyek-proyek yang tidak dapat dibayar penuh pada tahun ini.
“Ada beberapa paket proyek yang tahun ini tidak mampu dibayar. Kan kita sepakat itu, silakan bagi kontraktor disepakati yang mampu menyelesaikan fisik tapi kekurangan pembayaran untuk ke tahun depan,” jelasnya.
Menurut Lohing, efisiensi yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan bersama dengan pemerintah pusat dan telah dijalankan secara bertahap.
“Itu efisien, pengurangan dengan pemerintah pusat itu sudah dijalankan. Jadi dalam pembahasan tidak ada pergeseran, tidak ada pengurangan. Artinya, apa yang sudah tertuang dalam rencana mereka (PUPR), itu yang kita bahas dan pastikan berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dari 44 paket proyek jalan yang ada, hanya sekitar 20 persen yang disanggupi untuk diselesaikan tahun ini. Sementara sisanya, sekitar 80 persen, tetap dikerjakan dengan anggaran yang tersedia, dan kekurangannya dibayarkan tahun depan.
“Infrastruktur jalan ada 44 paket. Dari 44 paket ini, setelah terjadinya efisiensi, kurang lebih 20 persen saja yang menyanggupi. Berkomitmen, kekurangannya dibayar tahun depan. 80 persennya artinya menyelesaikan pekerjaan fisik sejumlah anggaran yang ada,” pungkasnya.
(Syauqi)
