PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menegaskan bahwa anggaran perjalanan dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak boleh mengalami pemangkasan. Ia menilai Bapenda merupakan ujung tombak dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan Purdiono usai mengikuti rapat bersama Bapenda Kalteng dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, di Palangka Raya, Rabu 24 Juni 2025.
“Ya, untuk program-program prioritas yang kemarin sempat mengalami efisiensi, kita melihat mana yang lebih prioritas. Mereka (Bapenda) juga mengusulkan,” kata Purdiono saat menjawab pertanyaan terkait adanya pergeseran anggaran.
Saat ditanya program apa saja yang dinilai penting untuk dipertahankan, ia mencontohkan kegiatan pelayanan, termasuk perjalanan dinas ke lapangan.
“Tentu saja untuk pelayanan. Kalau Badan Pendapatan kan ada yang perjalanan dinas ke lapangan yang seharusnya tidak bisa dipotong karena memang mereka ujung tombak untuk pemungutan PAD. Itu tidak bisa, baik fasilitas maupun hal-hal lain yang memerlukan dana untuk peningkatan PAD,” jelasnya.
Purdiono menambahkan, setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala Bapenda terkait kebutuhan anggaran dan dasar regulasi yang ada, Komisi I DPRD Kalteng menyatakan kesepakatan penuh untuk mendukung program-program prioritas tersebut.
“Jadi, mendengar pendapat beliau (Kepala Bapenda), mereka bisa mengasih argumen dengan regulasi yang ada, maka Komisi I sangat bersepakat,” pungkasnya.
(Syauqi)
