PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara (Barut) Tahun 2024.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan PSU di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu sore, 25 Juni 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, dihadiri oleh Wakil Gubernur, unsur Forkopimda, serta pejabat KPU dan Bawaslu.
Gubernur dalam kesempatan itu mengajak semua pihak menjaga iklim demokrasi yang sehat dan berintegritas.
“Kami ingin PSU Pilkada Barito Utara berjalan aman dan lancar, sesuai harapan masyarakat Barito Utara,” ujar Agustiar.
Ia juga mengingatkan pasangan calon yang akan bertarung agar menjauhi praktik politik uang dan kampanye hitam.
Menurutnya, sportivitas dalam menerima hasil pemilihan menjadi salah satu tolok ukur kedewasaan demokrasi.
“Jangan ada money politic, black campaign jangan. Dan nanti untuk para pasangan calon, harus siap kalah. Kalau semua ingin menang, tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Dalam rapat yang sama, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 770 personel gabungan, terdiri dari anggota Polri, TNI, dan Linmas untuk mengamankan seluruh tahapan PSU.
“Personel akan ditempatkan di setiap TPS, Kantor KPU, Bawaslu, dan jalur distribusi logistik, termasuk ke wilayah yang sulit dijangkau,” jelas Kapolda.
Polda juga memastikan seluruh petugas menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme, demi menjamin PSU berlangsung aman, tertib, dan damai.
“Kami komit mengawal proses demokrasi yang bersih dan adil, serta memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Untuk mendukung kelancaran teknis PSU, Pemprov Kalteng melalui APBD Tahun 2025 telah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp1,5 miliar.
Dana ini bersifat pelengkap atas pembiayaan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Sudah kami siapkan kurang lebih Rp1,5 miliar. Ini sebagai backup untuk memastikan semua kebutuhan logistik dan pelaksanaan PSU dapat terpenuhi,” jelas Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung.
Leonard juga menekankan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hal mutlak, terutama karena salah satu kontestan sebelumnya merupakan birokrat aktif.
“Kita harus ingatkan terus kepada ASN agar tidak ikut politik praktis. Dukungan itu tempatnya di bilik suara. Tapi sebagai ASN, netralitas itu wajib dijaga,” tegasnya.
PSU Barito Utara ini merupakan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul sengketa hasil Pilkada 2024.
Setelah sebelumnya dilakukan PSU terbatas di dua TPS, MK memutuskan pemungutan ulang harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
Dua pasangan calon sebelumnya, Gogo-Helo dan Agi-Saja, telah resmi didiskualifikasi karena terbukti melakukan praktik politik uang.
Sebagai pengganti, partai politik pengusung kini telah mendaftarkan dua paslon baru, yakni: Shalahuddin-Felix (Nomor Urut 1) dan Jimmy-Indri (Nomor Urut 2).
Pelaksanaan PSU dijadwalkan akan digelar pada Agustus 2025, dengan pengawasan ketat dari KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan.
“Kita ingin PSU ini berjalan sukses, tanpa gangguan, dan hasilnya bisa diterima semua pihak. Kolaborasi lintas sektor terus kita perkuat,” tutup Leonard.
(Sya'ban)
