JAKARTA– Anggota DPR RI, Alimudin Kolatlena menyampaikan keyakinannya bahwa Provinsi Maluku dapat menjadi contoh nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Legislator Gerindra ini menyoroti data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Maluku menjadi 16 persen pada Triwulan I 2025.
Kolatlena mengaku meskipun masih menempati posisi ke-8 sebagai provinsi termiskin di Indonesia, namun capaian ini sebagai langkah besar menuju kemajuan.
Artinya, kata Kolatlena, Maluku telah menunjukkan progres luar biasa dengan menurunkan angka kemiskinan dan menempati posisi delapan provinsi termiskin. Ini bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan sinergi dengan pusat.
“Penurunan angka kemiskinan di Maluku hingga 16 persen adalah prestasi yang patut kita apresiasi. Ini bukan hanya angka, tetapi cerminan kerja keras pemerintah daerah, masyarakat, dan dukungan kebijakan dari pusat,” tutur Kolatlena, Senin 30 Juni 2025.
Anggota Komisi VIII DPR ini sangat optimistis Maluku bisa menjadi role model bagi provinsi lain, terutama di kawasan Indonesia Timur.
Mantan Anggota DPRD Provisi Maluku ini menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari program-program strategis yang digalakkan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Alimudin menyebutkan beberapa inisiatif kunci yakni pelatihan keterampilan kerja untuk generasi muda, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, seperti perikanan dan pariwisata.
Mengingat, lanjut Kolatlena, Maluku punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dengan pendekatan yang tepat, potensi tersebut bisa menjadi motor penggerak ekonomi.
Selain itu, Kolatlena juga memuji investasi infrastruktur yang telah dilakukan, seperti pembangunan jalan dan pelabuhan yang memudahkan konektivitas antarpulau.
Menurutnya, akses yang lebih baik telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka peluang kerja baru.
“Saya yakin dengan kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur Hendrik, diharapkan akan beri dampak nyata bagi masyarakat Maluku,” imbuh Kolatlena.
Untuk itu, Kolatlena berharap pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan kemiskinan. Ia mengajak pelaku usaha swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk turut berkontribusi.
Kolatlena menyampaikan target ambisius agar Maluku dapat keluar dari daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia pada akhir 2026.
“Dengan semangat gotong royong, kebijakan yang pro-rakyat, dan pemanfaatan potensi lokal, saya yakin Maluku tidak hanya akan lepas dari label provinsi miskin, tetapi juga menjadi mercusuar kemajuan di Indonesia Timur. Mari kita wujudkan Maluku yang sejahtera bersama!” pungkas Alimudin Kolatlena.
Diketahui, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengaku saat ini, sudah terjadi penyerapan belasan ribu tenaga kerja.
Di sisi lain, pihaknya terus membuka peluang bagi masuknya Investor untuk menanamkan modalnya di Maluku dengan penyiapan Infrastruktur, situasi yang kondusif, aturan regulasi yang jelas dan tidak berubah ubah, serta mentalitas birokrasi yang melayani.
“Nah, Maluku dari sisi kemiskinan, untuk Triwulan I sesuai data BPS, ada penurunan di level 16 persen dan kita sudah berada di posisi delapan provinsi miskin di Indonesia,” ungkap Gubernur Hendrik.
Ke depan, Hendrik bilang Pemprov Maluku akan terus melakukan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan Blok Masela dan blok Migas lainnya seperti Blok Bula, Blok Seram Non Bula dan Blok Binaya yang masih dalam tahap pengembangan.
“Nanti juga akan dikembangkan lagi Blok Tanimbar Timur dan Tanimbar Selatan, dan di 2027, akan dikembangkan Blok Seram Aru. Tentunya akan menyerap tenaga kerja dan SDM Maluku yang ada,” pungkas Hendrik Lewerissa.
(adista)
