PALANGKA RAYA – Dalam rangka mengawal efektivitas program cetak sawah Tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Pekerjaan Konstruksi Cetak Sawah di Aula Dinas TPHP Provinsi Kalteng, Selasa, 8 Juli 2025.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas TPHP Kalteng, Rendy Lesmana, dan dihadiri unsur penyedia jasa, tim pengawas dari delapan perguruan tinggi nasional, tim teknis pusat dan provinsi, serta narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
Secara daring, turut bergabung Inspektur I Itjen Kementan, Andry Asmara, serta para Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Rendy menyampaikan bahwa progres lapangan masih di bawah ekspektasi, dengan sejumlah tantangan, terutama keterbatasan alat berat yang dimiliki penyedia.
Sementara itu, dari target total 93.496 hektar cetak sawah tahun ini, baru sekitar 67.149 hektar yang memasuki tahap kontrak kerja.
“Kami meminta penyedia jasa mempercepat proses konstruksi sesuai perjanjian. Perusahaan yang tidak menunjukkan progres signifikan akan dipantau secara ketat dan dapat dikenai sanksi,” ujar Rendy.
Evaluasi dilakukan secara terfokus melalui tiga desk: penyedia prioritas, penyedia dengan kontrak mendekati akhir, dan penyedia dengan waktu pelaksanaan panjang.
Rapat juga menyepakati langkah tindak lanjut, termasuk penjadwalan ulang pekerjaan, pemetaan lahan tersisa, serta intensifikasi pengawasan oleh tim universitas.
Ditegaskan pula bahwa keberhasilan program cetak sawah bukan sekadar pada penyelesaian fisik, namun harus menghasilkan lahan yang siap tanam dan mendukung ketahanan pangan daerah.
“Pengawasan dari IPB, ITS, UB, UNPAD, UPR, UNS hingga Politala sangat kami harapkan untuk memastikan proyek ini memberikan manfaat nyata. Evaluasi akan kami lakukan rutin dan hasilnya akan dilaporkan ke pusat,” tegas Rendy.
Sementara itu, Inspektur I Itjen Kementan, Andry Asmara, menyampaikan bahwa setiap pekerjaan konstruksi harus menjunjung keterlibatan masyarakat lokal, adaptasi terhadap kondisi sosial budaya, serta kepatuhan teknis.
Ia mengingatkan, pelaksana yang tidak memenuhi kontrak dapat dikenai pemutusan kerja.
“Kita ingin bukan hanya lahan yang terbuka, tetapi benar-benar siap tanam. Langkah verifikasi alat berat sedang berlangsung dan perusahaan yang tidak memenuhi syarat akan ditindak sesuai aturan,” tegas Andry.
Turut hadir secara langsung antara lain Tim Teknis Cetak Sawah Ditjen PSP Kementan, Tim Pengawas dari ITS, UB, UPR, IPB, UNPAD, UNS dan Politala, serta Kabid PSP Dinas TPHP Kalteng, Fahlita Robina, bersama tim teknis provinsi.
(Sya'ban)
