PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rendy Lesmana, menegaskan bahwa program cetak sawah tahun 2025 harus dijalankan dengan pendekatan yang terukur, bertanggung jawab, dan berdampak nyata.
Penegasan ini disampaikannya saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pekerjaan konstruksi cetak sawah, Selasa, 8 Kuli 2025 di Aula Dinas TPHP Kalteng.
Dalam forum yang melibatkan penyedia jasa, tim pengawas dari berbagai perguruan tinggi, serta jajaran teknis dari pusat dan daerah itu, Rendy menyoroti masih rendahnya progres pelaksanaan proyek.
Hingga awal Juli 2025, dari target 93.496 hektar, baru 67.149 hektar yang telah masuk ke tahap kontrak kerja.
“Proyek ini tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas. Kita butuh lahan yang fungsional, siap tanam, dan mampu mendukung produksi pangan. Ini soal ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Rendy.
Ia juga menyampaikan bahwa kendala utama saat ini adalah keterbatasan alat berat dari para penyedia jasa, meskipun jumlah dan jenis alat tersebut telah dituangkan dalam kontrak.
Menurutnya, penyedia yang tidak menunjukkan progres signifikan akan dikenai evaluasi khusus dan tindakan tegas.
“Kami sudah bentuk tiga desk evaluasi: untuk perusahaan prioritas, yang kontraknya segera berakhir, dan yang punya sisa waktu lebih panjang. Semua akan kami pantau ketat,” tegasnya.
Rendy meminta seluruh unsur pengawasan dari perguruan tinggi mitra, seperti UPR, IPB, ITS, UB, UNPAD, UNS, hingga POLITALA, untuk memperkuat pemantauan teknis di lapangan.
Ia menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar administratif, tetapi juga moral, agar dana publik benar-benar menghasilkan manfaat jangka panjang.
Dalam rapat tersebut, telah disepakati sejumlah langkah tindak lanjut, mulai dari penjadwalan ulang pekerjaan, pemetaan lahan yang belum disentuh, hingga peningkatan intensitas koordinasi antara penyedia, pengawas, dan instansi terkait.
“Kita tidak ingin proyek ini jadi sorotan karena kinerja buruk. Justru ini harus menjadi model baru dalam tata kelola proyek berbasis hasil. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya,” tandas Rendy.
(Sya'ban)
