PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mematangkan rencana pelaksanaan program beasiswa kuliah gratis bagi 10.000 lulusan SMA, SMK, dan SLB yang tidak mampu, yang akan dimulai pada tahun 2026.
Dalam proses seleksi, verifikasi penerima tidak hanya mengandalkan data resmi dari sekolah dan dinas, tetapi juga melibatkan peran aktif tokoh masyarakat setempat.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menjelaskan bahwa proses pengajuan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu akan difasilitasi oleh sekolah dan diverifikasi langsung oleh perangkat desa serta tokoh adat.
“Jika ada siswa yang merasa tidak mampu secara ekonomi, mereka bisa mengajukan diri ke kepala sekolah. Nanti akan dibuatkan surat pernyataan tidak mampu yang harus ditandatangani oleh kepala desa, mantir adat, dan damang,” ujar Reza saat ditemui di Palangka Raya, Sabtu malam, 12 Juli 2025.
Langkah ini diambil guna memastikan bantuan pendidikan dari Pemprov Kalteng tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berada di pedalaman.
“Kami ingin ada verifikasi berlapis. Tidak cukup hanya dari data di Dapodik atau sekolah, tapi juga pengesahan langsung dari tokoh masyarakat di tempat tinggal siswa,” tegas Reza.
Menurutnya, data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta Rawan Melanjutkan Pendidikan Rendah (RMPR) yang mencatat sekitar 37.000 siswa, akan menjadi acuan awal.
Namun seleksi lebih lanjut akan mempertimbangkan aspek sosial dan geografis, terutama bagi warga di pelosok yang memiliki keterbatasan akses dan ekonomi.
“Data siswa dari wilayah pedalaman juga sudah kita petakan melalui pendekatan alokasi berdasarkan tempat tinggal. Tapi tetap akan diverifikasi ulang agar lebih akurat,” ungkapnya.
Reza menyebut bahwa sekolah merupakan garda terdepan pelayanan pendidikan, termasuk dalam mendeteksi siswa yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan karena masalah biaya.
“Sekolah akan jadi pintu pertama, tapi verifikasi dan validasi terakhir tetap akan melibatkan unsur masyarakat adat agar tidak ada penyalahgunaan,” katanya.
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, lanjut Reza, ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari program ini sampai ke tangan yang berhak.
Terutama kepada masyarakat yang selama ini terkendala untuk mengakses pendidikan tinggi karena kondisi ekonomi.
“Program ini bukan sekadar bantuan pendidikan, ini adalah komitmen pemerintah provinsi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkeadilan, dan inklusif,” tutup Reza.
(Sya'ban)
