LAMANDAU – Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyampaikan pendapat akhir terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamandau Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, Jumat 11 Juli 2025.
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Lamandau dan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Bupati menyebut kedua Raperda ini merupakan langkah penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lamandau.
Adapun dua Raperda yang dimaksud yakni, Raperda tentang Pembentukan Desa Liku Mulya Sakti di Kecamatan Bulik, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
“Raperda tentang pembentukan Desa Liku Mulya Sakti ini merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak tahun 2017. Namun karena persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Sukamara, baru tahun ini bisa kita lanjutkan,” jelas Rizky.
Ia menegaskan pentingnya pemekaran desa untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat pemerintahan di tingkat lokal.
“Ranperda ini sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal di daerah,” ucapnya.
Terkait perubahan struktur perangkat daerah, Bupati menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari penyesuaian agar struktur organisasi semakin efisien dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Rizky juga mengapresiasi kerja sama DPRD Lamandau dalam proses pembahasan dua Raperda tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi atas ketelitian DPRD dalam pembahasan ini. Semoga saat ditetapkan dan dijalankan nanti, keduanya bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati menambahkan bahwa kedua Raperda tersebut akan segera dikirimkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi dan difasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (andre)
