PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mengambil langkah konkret dalam memperkuat ketahanan internal aparatur sipil negara (ASN) dari pengaruh ideologi ekstrem dan konflik kepentingan birokrasi.
Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi yang difokuskan pada penguatan kode etik ASN dan pencegahan paham intoleransi, radikalisme, serta terorisme.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, sejak Rabu pagi, 16 Juli 2025, di Aula BKD Provinsi Kalteng, diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalteng dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah.
Tema sentralnya: menjaga netralitas, integritas, serta meningkatkan kesadaran ideologis di kalangan ASN.
Kepala BKD Provinsi Kalteng, Lisda Arriyana, dalam laporannya mengatakan bahwa ASN adalah elemen strategis yang memiliki posisi krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Di tengah kompleksitas tugas birokrasi, ASN tidak hanya dituntut kompeten, tapi juga kuat secara nilai. Kita perlu ASN yang tidak mudah terpengaruh oleh ideologi menyimpang maupun tekanan politik,” kata Lisda.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, yang membuka kegiatan tersebut, mengingatkan bahwa ancaman radikalisme bisa masuk dari berbagai celah, termasuk melalui perangkat birokrasi yang lengah atau tidak peka terhadap infiltrasi ideologi.
“Nilai-nilai toleransi, kebangsaan, dan integritas harus terus ditanamkan. ASN bukan hanya pelayan, tapi simbol negara di tengah masyarakat. Kalau ASN goyah, maka stabilitas negara juga ikut terganggu,” tegas Leonard.
Dalam sosialisasi ini, peserta mendapat materi tentang penanganan benturan kepentingan, disiplin ASN, serta pembekalan mengenai pola deteksi dini penyusupan paham ekstrem.
Salah satu materi disampaikan oleh Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Kalteng, Yulianto Rombe Biantong, yang memberikan gambaran langsung mengenai potensi kerawanan ideologis di sektor pemerintahan.
Turut hadir pula Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Regional VIII Banjarbaru, Hospita Gloria Situmorang, yang membahas tata kelola ASN dari perspektif kedisiplinan dan struktur organisasi yang bersih.
BKD Kalteng berharap, pasca kegiatan ini, akan terbentuk ekosistem kerja yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga memiliki daya tahan ideologis dalam menghadapi dinamika politik, sosial, dan keamanan.
(Sya'ban)
