PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta untuk mewaspadai potensi peredaran beras oplosan di tengah masyarakat, menyusul adanya temuan Kementerian Pertanian terkait dugaan beredarnya beras oplosan di sejumlah daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena tersebut yang dinilainya dapat mengganggu ketahanan pangan dan merugikan masyarakat.
“Jadi kita prihatin dengan kondisi yang terjadi dari informasi berbagai media, terutama beredarnya beras oplosan,” ujarnya, Jum'at 18 Juli 2025.
Ia menegaskan, praktik pengoplosan beras sangat merugikan konsumen karena adanya perbedaan harga dan kualitas antara beras premium dan non-premium.
“Kita prihatin karena ini kan sangat berpengaruh pada kondisi ketahanan pangan di daerah. Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini segera melakukan tindakan,” kata Nafsiah.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalteng, hingga saat ini belum ditemukan peredaran beras oplosan di wilayah tersebut.
“Kita berharap jangan sampailah masuk ke Kalteng karena merugikan konsumen, merugikan masyarakat. Beras yang seharusnya harganya sekian dengan kualitas sekian dioplos,” ujarnya.
Nafsiah menambahkan, dirinya memahami bahwa harga beras premium di pasar modern bisa mencapai Rp75 ribu per lima kilogram, sedangkan beras kualitas lebih rendah bisa dihargai Rp15 ribu per kilogram.
“Yang premium itu lima kilo aja Rp75 ribu. Kan rugi kalau dicampur dengan kualitas yang harganya di bawah,” tuturnya.
Ia menyebutkan, isu beras oplosan sempat ia angkat dalam rapat pembahasan RPJMD bersama Dinas TPHP. Meskipun belum ditemukan indikasi di Kalteng, kewaspadaan dinilai tetap penting.
“Namun demikian, karena ini isu nasional, jadi kita harus berhati-hati dan waspada. Kalau pun terjadi, harus dilakukan tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan tidak terpuji ini,” tegasnya.
Nafsiah juga menekankan pentingnya penelusuran sumber jika ditemukan kasus peredaran beras oplosan di Kalteng.
“Kalau ditemukan, ya segera dilakukan tindakan. Ditelusuri dulu asalnya dari mana. Itu kan harus bergerak juga, kita harus ada tindakan,” pungkasnya.
(Syauqi)
