PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya operasional kendaraan truk Over Dimension dan Over Load (ODOL) yang kerap melintasi jalan-jalan provinsi.
Ia menilai, aktivitas truk ODOL bukan hanya merusak infrastruktur jalan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi keuangan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam upacara Peringatan Hari Jadi ke-60 Pemerintah Kota Palangka Raya dan ke-68 Kota Palangka Raya di Halaman Kantor Wali Kota, Kamis pagi, 17 Juli 2025.
“Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jangan sampai dana publik terkuras hanya untuk perbaikan infrastruktur jalan akibat pelanggaran truk ODOL,” tegas Agustiar.
Gubernur menyebut bahwa anggaran perbaikan jalan yang rusak akibat ODOL cukup besar dan seringkali menggeser alokasi untuk sektor-sektor vital lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
“Seharusnya anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah, mendanai pelatihan keterampilan, hingga memberi layanan kesehatan. Tapi malah habis untuk menambal jalan yang rusak karena pelanggaran yang terus dibiarkan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur juga meminta kepada pemerintah kabupaten/kota serta aparat penegak hukum untuk tidak lagi membiarkan praktik ODOL terus berlangsung.
Ia menekankan pentingnya tindakan tegas dan konsisten agar jalan-jalan di Kalteng tidak terus menjadi korban pelanggaran aturan lalu lintas berat.
“Saya minta kepada bupati, wali kota, dan kepolisian untuk serius menindak kendaraan ODOL. Jangan hanya imbauan, tapi perlu ada pengawasan dan penindakan nyata di lapangan,” serunya.
Selain soal kerusakan jalan, Gubernur juga menyoroti ketimpangan antara kontribusi ekonomi sektor angkutan berat dan beban yang ditanggung pemerintah daerah.
Ia menyatakan, masih banyak pelaku usaha yang belum memberikan kontribusi seimbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun turut menyumbang kerusakan fisik infrastruktur.
“Kita rugi dua kali: jalan rusak, PAD tidak naik. Ini yang tidak adil. Maka ke depan, kita akan evaluasi perizinan, retribusi, dan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Gubernur menyampaikan pentingnya transformasi sistem logistik dan angkutan barang yang lebih ramah terhadap kondisi jalan di Kalteng.
Ia mendorong optimalisasi jalur sungai dan rel kereta sebagai alternatif transportasi barang, sekaligus mengurangi beban jalan darat.
“Kalteng punya potensi jalur sungai dan rencana jaringan kereta api. Ini harus kita dorong supaya logistik tidak semua dibebankan ke jalan darat. Kalau tidak diubah, jalan kita tidak akan pernah awet,” tandas Agustiar.
Gubernur juga berharap agar pemerintah pusat turut memperkuat regulasi dan dukungan infrastruktur terkait penanganan ODOL.
Menurutnya, kerja sama antarlembaga mutlak dibutuhkan agar upaya di daerah tidak berjalan sendiri.
“Kami harap Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR juga memperkuat kebijakan ini. Harus ada sinergi nasional-daerah dalam membenahi sektor angkutan barang agar pembangunan tidak jadi korban,” ucapnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pengawasan terhadap ODOL bukan semata-mata untuk menindak pelanggar, tetapi lebih jauh untuk menyelamatkan anggaran daerah agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat.
“Kalau kita bisa tutup celah kebocoran seperti ODOL ini, maka anggaran kita bisa jauh lebih produktif. Mari kita jaga jalan kita, jaga anggaran kita, demi masa depan Kalteng yang lebih baik,” pungkasnya.
(Sya'ban)
