PALANGKA RAYA – Menyikapi temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait maraknya peredaran beras oplosan di sejumlah provinsi.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bryan Iskandar, menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan dan mencegah praktik curang dalam distribusi beras di daerah.
Hal itu disampaikannya sebagai respons atas hasil investigasi nasional yang dilakukan Kementan pada 6-23 Juni 2025.
Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar beras premium dan medium yang beredar tidak memenuhi standar mutu, dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan memiliki berat bersih yang tidak sesuai.
“Ini masalah serius. Jangan sampai praktik-praktik seperti pengoplosan beras merusak kepercayaan masyarakat terhadap distribusi pangan kita,” tegas Bryan di Palangka Raya, Minggu, 20 Juli 2025.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi pangan, khususnya beras, tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja.
Ia menilai perlu keterlibatan aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bulog, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
“Saya mendorong agar sinergi antara Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Bulog, Polda, Kejati, dan semua pemangku kepentingan diperkuat. Jangan sampai ada celah bagi oknum yang ingin bermain di tengah krisis,” ujarnya.
Dari data Kementan, diketahui 85,56 persen beras premium yang dijual tidak sesuai standar mutu, 59,78 persen dijual melebihi HET, dan 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.
Sedangkan untuk beras medium, 88,24 persen tidak memenuhi SNI, 95,12 persen dijual melebihi HET, dan 9,38 persen tak sesuai berat.
Bryan menjelaskan, praktik pengoplosan sering kali muncul akibat kelangkaan stok yang membuat harga beras naik secara signifikan.
Dalam kondisi tersebut, oknum tertentu memanfaatkan situasi untuk mencampur beras kualitas rendah agar tampak seperti beras premium dan dijual dengan harga tinggi.
“Ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan distribusi yang tidak merata. Ketika stok menipis, spekulan bermain. Maka dari itu, stok harus dijaga dan distribusi dipantau ketat,” katanya.
Bryan juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Kalimantan Tengah yang terus mendorong penguatan koordinasi antarlembaga dalam menjaga kestabilan harga dan kualitas pangan di wilayah tersebut.
“Saya yakin, dengan kepemimpinan Gubernur dan sinergi semua pihak, kita bisa menjaga Kalimantan Tengah dari praktik-praktik kecurangan yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
