PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pelaporan kegiatan secara berkala, serta mengubah pola pikir birokrasi demi mewujudkan pelayanan publik yang maksimal bagi rakyat.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin langsung Rapat Pimpinan Bulan Juli 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu pagi, 23 Juli 2025.
“Ubah karakter dan mindset. Jangan hanya bekerja sebatas rutinitas. Tapi harus ada hasil yang nyata dan berdampak langsung ke masyarakat. Pembangunan bukan hanya seremonial, tapi soal keberpihakan pada rakyat,” tegas Agustiar.
Ia menekankan bahwa seluruh jajaran OPD, mulai dari Asisten, Staf Ahli, hingga Kepala Dinas, harus aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan.
“Koordinasi dengan daerah harus lebih intens. Jangan menunggu masalah muncul baru turun ke lapangan. Harus responsif dan antisipatif,” lanjutnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam menyusun dan melaksanakan program.
Menurutnya, tanpa data yang kuat, intervensi pembangunan akan meleset dari sasaran dan menghambat pencapaian target pemerintah.
“Semua kebijakan harus berbasis data. Kita tidak bisa lagi kerja dengan asumsi. Kalau tidak akurat, maka programnya tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia meminta Sekretaris Daerah sebagai koordinator perangkat daerah untuk secara aktif mengawasi dan memastikan bahwa seluruh program strategis berjalan di jalur yang benar.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program prioritas tahun 2026, khususnya peluncuran Kartu Huma Betang, yang akan menjadi instrumen keadilan pembangunan dan perlindungan sosial terpadu.
“Kartu Huma Betang bukan hanya kartu bantuan. Itu simbol bahwa negara hadir sampai ke dusun dan hutan. Jangan ada lagi anak pedalaman yang tidak sekolah atau ibu yang tidak bisa berobat,” tegasnya.
Selain itu, dibahas pula sejumlah program lain seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan, serta dukungan terhadap Program Kesehatan UHC, pengembangan Kawasan Industri Sungai Bakau, dan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Batanjung dan Bendungan Muara Juloi.
Menutup arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa seluruh roda pemerintahan harus dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai Huma Betang dan Manggatang Utus, yang menjadi filosofi dasar pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Pemerintah yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil, terbuka, dan beretika. Kita bangun bukan hanya jalan dan jembatan, tapi juga martabat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
